JAKARTA – Tahun 2026 menjadi saksi bisu kemunculan fenomena familialisme atau tribalisme yang semakin menguat di tengah masyarakat global yang dilanda krisis kepercayaan. Kondisi ini, yang bermula dari melonggarnya jaminan keamanan dan pudarnya keyakinan terhadap institusi publik, telah menciptakan dua wajah loyalitas keluarga yang kontradiktif: sebagai benteng terakhir pelindung sosial, sekaligus pemicu disintegrasi.
Sebuah laporan mendalam mengungkapkan bahwa di tengah kerentanan sosial, sebagian individu memilih jalan anarkis, melancarkan aksi penjarahan saat akhir pekan demi keuntungan kelompok semata. Tindakan ini mencerminkan sisi gelap dari loyalitas eksklusif yang mengesampingkan norma sosial yang lebih luas.
Namun, di sisi lain, fenomena familialisme juga menunjukkan wajah yang lebih konstruktif. Ada kelompok masyarakat yang justru memperkuat ikatan kekeluargaan untuk merawat nilai-nilai komunal, seperti terlihat dalam tradisi merawat makam keluarga saat Hari Raya Semua Orang Kudus. Ini menyoroti bagaimana keluarga menjadi jangkar moral di tengah gelombang ketidakpastian.
Dalam konteks masyarakat berkepercayaan rendah, tempat institusi negara dan penegakan hukum dianggap kurang efektif, unit keluarga menjadi titik sentral. Bukan hanya sebagai penyedia dukungan emosional, tetapi juga sebagai sumber perlindungan ekonomi dan fisik. Masyarakat cenderung menempatkan kesetiaan pada lingkar terdekat, seringkali mengabaikan kewajiban terhadap entitas yang lebih besar seperti negara atau komunitas umum.
Kondisi ini memicu polarisasi yang tajam. Mereka yang merasa terpinggirkan dan tidak terwakili oleh sistem yang ada, memilih untuk berpegang teguh pada solidaritas keluarga sebagai satu-satunya jaring pengaman. Konsekuensinya, tindakan yang merugikan kepentingan umum seringkali dibenarkan atas nama perlindungan 'keluarga' atau 'suku' mereka.
Para sosiolog dan pengamat sosial menggarisbawahi bahwa kemerosotan kepercayaan publik bukan terjadi dalam semalam. Berbagai faktor seperti korupsi yang merajalela, kesenjangan ekonomi yang melebar, dan janji politik yang tak terpenuhi, secara kumulatif mengikis fondasi kepercayaan sosial. Tanpa institusi yang kuat dan kredibel, masyarakat mencari solusi di tingkat mikro, yaitu keluarga.
Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, dalam sebuah pidato kunci, pernah menyoroti bahaya fragmentasi sosial apabila kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan sesama warga terkikis. Pandangan ini relevan dengan situasi global tahun 2026, di mana banyak negara bergulat dengan tantangan serupa.
Di Filipina, misalnya, tradisi kuat kekeluargaan dan penghormatan leluhur terus terawat. Fenomena saat ribuan warga Filipina memadati makam, memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus 2026, merupakan contoh nyata bagaimana ikatan familial dapat memperkuat kohesi sosial dan melestarikan warisan budaya, bahkan di tengah ketidakpastian global.
Namun, di belahan dunia lain, dampak negatif familialisme lebih dominan. Kerusuhan yang seringkali dipicu oleh konflik kelompok kecil, seperti yang terlihat dalam beberapa insiden di Eropa, mengindikasikan bahwa loyalitas berlebihan pada kelompok internal dapat memperlebar jurang konflik dengan kelompok eksternal. Hal ini menghambat upaya membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.
Pemerintah di berbagai negara, termasuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia, kini menghadapi tantangan besar. Bagaimana menyeimbangkan kebebasan individu dan hak kelompok dengan kebutuhan akan kohesi sosial dan penegakan hukum yang adil? Strategi untuk membangun kembali kepercayaan pada institusi menjadi krusial.
Salah satu jalan ke depan adalah dengan memperkuat masyarakat sipil dan lembaga pendidikan. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai universal, empati, dan tanggung jawab sosial, serta inisiatif masyarakat sipil yang mempromosikan dialog antar kelompok, dapat menjadi penangkal tribalisme ekstrem.
Akhirnya, fenomena familialisme di tahun 2026 ini menunjukkan bahwa saat jaminan keamanan dan kepercayaan sosial menurun, manusia cenderung kembali pada unit terkecilnya untuk mencari perlindungan. Keputusan apakah loyalitas ini akan mengarah pada penguatan komunitas atau justru kehancuran sosial, bergantung pada bagaimana setiap individu dan negara mengelolanya.
Analisis Redaksi: Fenomena familialisme di masyarakat rendah kepercayaan merupakan cerminan kondisi global yang semakin kompleks. Ketika institusi tradisional gagal menjamin keamanan dan keadilan, keluarga menjadi satu-satunya tempat berlindung. Tantangannya adalah memastikan bahwa solidaritas familial ini tidak bermutasi menjadi eksklusivitas yang memecah belah, melainkan menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih tangguh dan saling mendukung. Pemerintah perlu segera merancang strategi komprehensif untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat inklusivitas sosial agar tidak tercipta kantong-kantong masyarakat yang teralienasi dan hanya berpegang pada loyalitas sempit.