Debby Wijaya
AMBON — Seorang pelajar dilaporkan meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh oknum anggota Brigade Mobil (Brimob) di Ambon, Maluku, pada awal pekan ini. Insiden tragis yang memicu kemarahan publik tersebut sontak mendapatkan respons serius dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang melalui juru bicaranya menyampaikan permohonan maaf serta janji penuntasan kasus secara transparan. Kejadian ini menambah daftar panjang sorotan terhadap dugaan kekerasan aparat, menimbulkan pertanyaan besar mengenai akuntabilitas institusi penegak hukum.
Korban, Rian (nama samaran, 16), ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka lebam di sekujur tubuhnya setelah sebelumnya terlihat bersitegang dengan beberapa individu berseragam di dekat sebuah area publik. Pihak keluarga yang melaporkan kasus ini ke kepolisian setempat menuntut keadilan serta penyelidikan menyeluruh atas kematian Rian yang mereka yakini bukan akibat kecelakaan biasa.
Keterangan awal dari saksi mata yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa Rian terlibat adu mulut dengan dua orang yang mengenakan atribut Brimob. Konfrontasi itu berujung pada kekerasan fisik yang berakibat fatal bagi pelajar sekolah menengah tersebut. Masyarakat sekitar lokasi kejadian merasa cemas atas insiden ini dan berharap agar aparat bertindak tegas terhadap oknum yang melanggar hukum.
Mabes Polri, melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Sandi Permana, S.I.K., M.Sc., menyatakan penyesalan mendalam atas kejadian ini. Dalam konferensi pers di Jakarta, Dr. Sandi Permana menyampaikan, "Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia atas insiden yang sangat kami sesalkan ini. Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu."
Dr. Sandi Permana menambahkan bahwa tim investigasi gabungan dari Propam Polri dan Divisi Hukum telah diterjunkan langsung ke Maluku untuk mengusut tuntas perkara ini. Penyelidikan akan mencakup pemeriksaan para saksi, pengumpulan bukti-bukti forensik, serta identifikasi dan pemeriksaan terhadap oknum anggota Brimob yang diduga terlibat dalam peristiwa tragis tersebut. Polri berkomitmen untuk mengungkap fakta secara objektif.
Keluarga Rian, yang masih dalam suasana duka mendalam, mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka terhadap tindakan brutal yang menimpa putra mereka. Ayah korban, Bapak Herman, dengan suara bergetar menyampaikan, "Anak saya tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan, agar tidak ada lagi Rian-Rian lainnya yang menjadi korban kekerasan aparat."
Desakan agar kasus ini ditangani serius juga datang dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi hak asasi manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Polri untuk menjamin proses hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berpihak. Mereka juga menyoroti pentingnya reformasi internal Polri untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Pengamat kepolisian dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Budi Santoso, S.H., M.Hum., menilai insiden ini sebagai alarm serius bagi institusi Polri. "Peristiwa di Maluku ini harus menjadi momentum bagi Polri untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem pengawasan dan pembinaan anggotanya. Tanpa tindakan konkret, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum akan semakin terkikis," ujarnya.
Proses hukum terhadap oknum yang diduga terlibat sedang berjalan, dan Polri berjanji akan memberikan informasi terkini kepada publik secara berkala. Para terduga pelaku akan dikenakan pasal-pasal pidana yang relevan, serta sanksi disipliner dan kode etik profesi Polri, yang dapat berujung pada pemecatan tidak hormat.
Kasus ini menyoroti urgensi penegakan disiplin dan etika dalam tubuh kepolisian, terutama terkait penggunaan kekuatan yang proporsional. Harapan besar tersemat pada Mabes Polri untuk membuktikan komitmen mereka dalam membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencoreng citra korps Bhayangkara dan memastikan keadilan bagi keluarga korban.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia juga telah menyatakan perhatian mereka terhadap kasus ini. Anggota Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk memastikan bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku dan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Mereka juga menyerukan agar pelatihan HAM dan etika kembali digencarkan di seluruh jajaran kepolisian untuk mencegah insiden serupa terjadi lagi.
Masyarakat Maluku dan seluruh Indonesia menunggu hasil penyelidikan yang jujur dan transparan dari pihak kepolisian. Harapan agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh keluarga korban adalah prioritas utama. Insiden ini diharapkan menjadi titik balik untuk perbaikan serius dalam hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil.
