PARIS – Ancaman perundungan daring atau cyberbullying terhadap remaja kian meresahkan, mendorong dua pakar terkemuka dari Prancis dan Quebec mendesak mobilisasi kolektif global. Sigolene Couchot-Schiex, seorang profesor ilmu pendidikan dari Prancis, dan Amina Yagoubi, sosiolog asal Quebec, secara bersama-sama mengulas strategi penanggulangan intimidasi online yang diterapkan di negara masing-masing. Mereka sekaligus menawarkan beragam solusi adaptif di tengah derasnya arus demokratisasi kecerdasan buatan (AI) yang diyakini melipatgandakan risiko.
Kedua akademisi tersebut, melalui wawancara mendalam, menyoroti urgensi penanganan isu ini. Couchot-Schiex dan Yagoubi sepakat bahwa perundungan siber bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan masalah sistemik yang mengancam kesejahteraan mental serta perkembangan sosial generasi muda. Diskusi mereka berfokus pada kerangka kerja pencegahan, intervensi, dan dukungan bagi korban di lanskap digital yang terus berubah.
Perkembangan teknologi AI, meskipun menawarkan banyak kemajuan, turut membawa tantangan signifikan dalam konteks cyberbullying. Algoritma canggih dan kemampuan AI untuk menghasilkan konten secara otomatis berpotensi digunakan untuk memperkuat praktik intimidasi, menciptakan identitas palsu, atau menyebarkan informasi tidak benar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini memerlukan respons yang lebih dinamis dan terkoordinasi.
Di Prancis, Sigolene Couchot-Schiex menjelaskan berbagai inisiatif edukasi digital yang telah diimplementasikan, mulai dari kurikulum sekolah hingga kampanye kesadaran publik. Pemerintah Prancis secara proaktif melibatkan lembaga pendidikan dan orang tua untuk membangun ekosistem daring yang lebih aman bagi pelajar. Namun, ia mengakui bahwa skalanya masih perlu diperluas, terutama mengingat kompleksitas perilaku daring remaja. Isu-isu terkait perilaku pelajar di Prancis juga seringkali menjadi perhatian, seperti dalam peristiwa Gelombang Protes Pelajar Guncang Prancis: Ratusan Sekolah Lumpuh, Tuntut Perubahan!.
Sementara itu, Amina Yagoubi dari Quebec memaparkan pendekatan yang lebih berorientasi pada aspek sosiologis dan dukungan psikososial. Quebec menekankan pentingnya intervensi cepat dan pembentukan jaringan dukungan bagi remaja yang menjadi korban. Program-program konseling serta lokakarya untuk meningkatkan literasi digital orang tua dan pengasuh menjadi tulang punggung strategi pencegahan di wilayah tersebut.
Terlepas dari perbedaan nuansa dalam implementasinya, Prancis dan Quebec menghadapi tantangan serupa, yakni minimnya kesadaran akan dampak jangka panjang cyberbullying dan kesulitan dalam melacak pelaku anonim. Kedua pakar menyerukan kolaborasi lintas negara untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan solusi inovatif yang dapat melampaui batas geografis dan yurisdiksi.
Demokratisasi AI telah memperkenalkan dimensi baru pada ancaman cyberbullying. Kemampuan AI untuk mempersonalisasi serangan, membuat konten deepfake, atau bahkan mengotomatiskan pesan-pesan kebencian, memerlukan pembaruan cepat pada kerangka hukum dan etika. Perlunya kecerdasan buatan yang bertanggung jawab menjadi perdebatan krusial di kancah global.
Couchot-Schiex menegaskan, 'Kita tidak bisa lagi hanya bereaksi. Perlu ada mobilisasi kolektif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan teknologi, orang tua, dan tentu saja, para remaja itu sendiri.' Seruan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multisektoral untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan aman.
Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah konkret diusulkan:
- Penguatan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya remaja dan orang tua.
- Pengembangan teknologi AI yang etis dan memiliki fitur keamanan bawaan untuk mencegah penyalahgunaan.
- Penetapan regulasi yang lebih tegas dan efektif untuk menindak pelaku cyberbullying.
- Pembentukan pusat dukungan psikologis yang mudah diakses bagi korban.
- Peningkatan kerja sama internasional dalam berbagi data dan strategi penanggulangan.
Masa depan digital yang aman bagi remaja akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan efektif masyarakat global mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Tantangan ini bukan hanya perihal teknologi, melainkan juga tentang membangun budaya empati dan tanggung jawab dalam interaksi daring. Kedua pakar berharap dialog seperti ini dapat memicu aksi nyata.
Analisis Redaksi: Perbincangan mengenai cyberbullying di era AI ini menyiratkan krisis yang mendalam dalam tata kelola ruang digital. Pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, harus sigap mengantisipasi gelombang ancaman baru yang dibawa oleh AI. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan, dari rumah tangga hingga regulator teknologi, menjadi kunci vital untuk melindungi generasi mendatang dari bayang-bayang intimidasi siber yang semakin canggih. Tanpa langkah proaktif, kemajuan AI berpotensi menjadi bumerang bagi perkembangan sosial remaja.