Edward DP Situmorang
KIEL – Moritz Schularick, Presiden Institut Ekonomi Dunia Kiel (IfW Kiel), menggemparkan lanskap ekonomi Jerman pada tahun 2026. Ia mengusulkan reformasi radikal, yakni kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 19 persen menjadi 22 persen dan pencabutan perlindungan pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan tujuan utama meringankan beban pajak penghasilan masyarakat. Proposal kontroversial ini muncul sebagai respons atas reformasi pajak pemerintah federal yang dinilai mutlos.
Schularick secara lugas menyatakan bahwa paket reformasi pajak yang diusung pemerintah saat ini terlalu hati-hati dan tidak memiliki keberanian untuk mengatasi tantangan struktural ekonomi Jerman. Menurutnya, pendekatan pemerintah federal cenderung membatasi diri pada solusi jangka pendek tanpa menyentuh inti permasalahan yang berpotensi menghambat pertumbuhan jangka panjang.
Usulan kenaikan PPN sebesar tiga poin persentase menjadi 22 persen bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal yang signifikan. Dana tambahan ini, Schularick berpendapat, dapat digunakan untuk memangkas pajak penghasilan secara substansial, memberikan stimulus langsung kepada daya beli masyarakat dan sektor bisnis.
Tidak hanya kenaikan PPN, elemen paling kontroversial dari proposalnya adalah penghapusan perlindungan PHK. Langkah ini, menurut Schularick, akan meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja Jerman, memudahkan perusahaan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berfluktuasi, serta mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
Fleksibilitas pasar tenaga kerja yang lebih besar dianggap esensial di tengah persaingan global yang kian ketat. Para pendukung langkah ini berargumen bahwa dengan menghilangkan hambatan PHK, perusahaan akan lebih berani merekrut karyawan baru, mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri jika kondisi pasar berubah.
Namun, gagasan pencabutan perlindungan PHK ini pasti akan memicu gelombang protes dari serikat pekerja dan partai oposisi. Mereka khawatir langkah ini akan merugikan karyawan, menciptakan ketidakamanan kerja yang meluas, dan berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial di negara tersebut.
Di sisi lain, kondisi ekonomi Jerman memang menghadapi tekanan berat. Data terkini menunjukkan pertumbuhan yang melambat, inflasi persisten, dan tantangan di sektor energi. Beberapa laporan, seperti terkait keringnya Sungai Rhein yang memengaruhi rantai pasok, menjadi indikator bahwa ekonomi terbesar Eropa ini membutuhkan intervensi strategis.
Schularick melihat bahwa tanpa reformasi yang berani, Jerman berisiko kehilangan keunggulannya di kancah ekonomi global. Ia percaya bahwa solusi temporer hanya akan menunda masalah yang lebih besar, dan saatnya pemerintah berani mengambil keputusan sulit demi masa depan yang lebih stabil.
Debat mengenai proposal ini diperkirakan akan sangat panas di Bundestag dan di seluruh masyarakat Jerman. Partai-partai politik, akademisi, serikat buruh, dan asosiasi pengusaha akan memiliki pandangan yang sangat beragam mengenai dampak positif dan negatif dari usulan radikal IfW Kiel ini.
Analisis Redaksi:
Proposal Moritz Schularick adalah pukulan telak bagi narasi reformasi ekonomi inkremental. Dengan menggabungkan kenaikan PPN dan pencabutan perlindungan PHK, ia menantang status quo dan memaksakan diskusi tentang pengorbanan yang diperlukan untuk stabilitas fiskal dan daya saing. Keberanian usulan ini mungkin memicu polarisasi politik yang intens, namun juga membuka kemungkinan perdebatan konstruktif tentang bagaimana Jerman dapat menavigasi tantangan ekonomi abad ke-21. Pemerintah Federal Jerman di bawah Kanselir Olaf Scholz kini berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan sulit antara konsensus politik jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang yang mungkin menyakitkan.
