Dodi Irawan
BERLIN — Pemerintah Jerman mengambil langkah revolusioner pada tahun 2026 untuk membendung gelombang kekerasan terhadap mantan pasangan. Pengadilan kini dapat lebih mudah memerintahkan pria dengan riwayat agresivitas tinggi untuk mengenakan gelang kaki elektronik 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi korban serta mencegah insiden kekerasan berulang yang sering kali berujung tragis.
Kebijakan progresif ini diluncurkan setelah serangkaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengkhawatirkan, khususnya yang menargetkan mantan kekasih atau istri. Data statistik menunjukkan peningkatan signifikan dalam insiden kekerasan pasca-perpisahan, mendorong otoritas untuk mencari solusi pengawasan yang lebih efektif dan proaktif.
Sistem pengawasan elektronik ini memungkinkan otoritas melacak pergerakan individu yang dianggap berisiko tinggi secara real-time. Melalui teknologi GPS terintegrasi, setiap pelanggaran zona larangan atau percobaan pendekatan terhadap korban akan memicu peringatan instan kepada pihak berwenang, termasuk polisi setempat.
Jaksa Agung Jerman, Dr. Lena Müller, dalam konferensi pers virtual pada awal tahun 2026, menegaskan, “Inisiatif ini bukan sekadar tindakan represif, melainkan upaya preventif yang krusial. Kami tidak bisa lagi membiarkan korban hidup dalam ketakutan. Gelang kaki ini adalah perisai teknologi bagi mereka yang rentan.” Pernyataan ini disambut baik oleh berbagai organisasi pembela hak perempuan.
Implementasi kebijakan ini didasarkan pada amendemen Undang-Undang Perlindungan Korban yang telah direvisi pada akhir tahun 2025. Amandemen tersebut memberikan kekuatan hukum yang lebih besar kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pengawasan elektronik, terutama jika terdapat ancaman serius atau riwayat kekerasan berulang.
Bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik? Setelah perintah pengadilan dikeluarkan, terpidana akan dilengkapi dengan perangkat yang tidak dapat dilepaskan tanpa memicu alarm. Petugas pemantau memantau data lokasi secara berkelanjutan, memastikan pelaku tetap berada dalam batasan geografis yang ditentukan dan tidak mendekati alamat atau area kerja korban.
Kelompok advokasi korban, seperti “Frauenhausbewegung”, menyambut baik keputusan ini, menyebutnya sebagai “terobosan signifikan dalam perjuangan melawan kekerasan berbasis gender”. Mereka berharap langkah ini akan mengurangi jumlah korban dan memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa organisasi hak asasi manusia menyuarakan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi dan hak-hak sipil pelaku. Mereka mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi dilakukan dengan adil dan hanya berlaku untuk kasus-kasus yang memenuhi kriteria ancaman ekstrem.
Pemerintah Jerman menanggapi kekhawatiran ini dengan menjamin bahwa proses hukum yang ketat akan tetap ditaati. Setiap keputusan untuk mewajibkan gelang kaki elektronik akan melalui evaluasi mendalam oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan bukti dan riwayat kekerasan pelaku, serta potensi risiko terhadap korban.
Pengawasan ketat terhadap pelaku kekerasan dengan gelang kaki elektronik ini diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang bergulat dengan masalah serupa. Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap kekerasan brutal.
Langkah ini sejalan dengan tren global untuk memperkuat sistem peradilan dalam menangani kejahatan serius. Sebelumnya, putusan yang menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk orang tua yang tega biarkan bayi kelaparan juga menunjukkan komitmen serupa terhadap keadilan. Di sisi lain, isu putusan kontroversial yang melibatkan narapidana Irak turut menandai dinamika kompleks dalam sistem hukum internasional.
Meski menghadapi tantangan dan perdebatan, Jerman tetap teguh pada komitmennya untuk memprioritaskan keamanan warganya. Efektivitas jangka panjang dari sistem gelang kaki elektronik ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan korban tercapai secara optimal.
