PARIS – KTT Organisasi Internasional Francophonie (OIF) ke-19, yang sedianya menjadi panggung persatuan dan diplomasi budaya di Paris, dibuka dengan ketegangan diplomatik signifikan. Republik Demokratik Kongo dan Rwanda, dua negara anggota kunci, terlibat dalam perselisihan tajam yang secara langsung membayangi agenda pertemuan global ini pada tahun 2026. Insiden ini mencoreng pembukaan KTT, memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan organisasi dalam menengahi konflik internal di antara anggotanya.
OIF, sebuah entitas yang menghimpun sekitar 90 negara dan bangsa dengan 53 di antaranya adalah anggota penuh, berfungsi sebagai forum dialog politik, ekonomi, dan budaya bagi negara-negara berbahasa Prancis. Pertemuan puncak ini diharapkan menghasilkan konsensus mengenai isu-isu global. Namun, friksi yang melibatkan Kinshasa dan Kigali justru mendominasi sorotan awal.
Kericuhan diplomatik ini dilaporkan memanas sejak sesi pembuka. Delegasi dari kedua belah pihak disebut terlibat dalam pertukaran argumen sengit terkait tuduhan intervensi militer dan dukungan terhadap kelompok pemberontak di wilayah timur Kongo. Ketegangan yang telah lama membara ini kini tumpah ruah ke arena internasional, memperumit upaya kolektif OIF.
Perseteruan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda bukan hal baru. Wilayah timur Kongo, kaya akan mineral strategis, telah lama menjadi arena konflik brutal yang melibatkan berbagai kelompok bersenjata. Kinshasa secara konsisten menuduh Kigali mendukung kelompok M23 yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan di provinsi Kivu Utara.
Sebaliknya, Rwanda secara tegas membantah tuduhan tersebut, balik menuduh Kongo gagal mengatasi ancaman keamanan dari kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayahnya, termasuk Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR) yang dituding terkait dengan genosida tahun 1994. Narasi yang saling bertentangan ini memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Ketidakrukunan ini sangat kontras dengan semangat kolaborasi yang diusung OIF. Semestinya, KTT ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi digital, hingga isu-isu lingkungan. Namun, sorotan publik kini lebih terfokus pada perpecahan daripada persatuan. Situasi serupa juga terlihat dalam dinamika ASEAN yang menghadapi tantangan internal terkait Myanmar.
Meskipun belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan OIF mengenai kericuhan ini, sumber-sumber diplomatik menyebutkan adanya upaya intensif dari Sekretariat Jenderal untuk meredakan situasi. Beberapa delegasi lainnya menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak perselisihan ini terhadap citra dan efektivitas organisasi.
Dampak dari ketegangan ini melampaui batas KTT. Konflik di timur Kongo telah memicu krisis pengungsian besar-besaran dan ketidakstabilan regional. Resolusi damai antar kedua negara anggota OIF ini esensial bukan hanya untuk integritas organisasi, melainkan juga untuk stabilitas Afrika Tengah.
Sejarah menunjukkan, organisasi multilateral sering diuji oleh dinamika internal anggotanya. Isu-isu kedaulatan dan keamanan nasional kerap menjadi batu sandungan utama. Pengalaman ini mirip dengan ketegangan di Timur Tengah yang memicu kewaspadaan regional.
Kini, perhatian tertuju pada kemampuan OIF untuk menjadi mediator yang efektif. Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan dialog, OIF memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi rekonsiliasi. Pembukaan KTT ini menegaskan urgensi diplomasi yang lebih mendalam, di luar agenda formal.
Para pemimpin yang hadir di KTT diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan berfokus pada kepentingan bersama komunitas Francophonie yang lebih luas. Kegagalan menengahi konflik ini dapat merusak reputasi OIF sebagai platform yang relevan di panggung dunia.
Analisis Redaksi: Ketegangan antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda pada pembukaan KTT Francophonie 2026 bukan sekadar insiden diplomatik, melainkan refleksi dari tantangan geo-politik kompleks yang dihadapi organisasi multilateral di era modern. OIF dihadapkan pada ujian krusial untuk membuktikan relevansinya tidak hanya sebagai forum budaya, tetapi juga sebagai entitas yang mampu menengahi konflik nyata di antara anggotanya. Kegagalan menanggapi isu ini secara tegas dapat mengikis kredibilitas dan pengaruh OIF di mata komunitas internasional, serta memperpanjang penderitaan di wilayah konflik.