Angel Doris
JAKARTA — Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, dengan nada tegas membantah tudingan mengenai kosongnya gudang-gudang beras milik negara. Ia bahkan menuding pihak-pihak yang terus menyuarakan narasi kelangkaan beras sebagai antek asing yang berniat mengganggu stabilitas pangan dan ekonomi nasional. Pernyataan kontroversial ini dilontarkan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (20/1/2026), menanggapi keresahan publik yang semakin meluas terkait pasokan komoditas pokok.
Menurut Amran, data terkini menunjukkan stok beras di seluruh gudang Bulog serta cadangan yang dikelola pemerintah berada pada tingkat aman dan mencukupi kebutuhan domestik. Ia menyebut, laporan tentang gudang kosong tidak berdasar dan hanya bertujuan menciptakan kepanikan di masyarakat.
"Ini adalah upaya sistematis untuk menjatuhkan harga petani, merusak citra pemerintah, dan mengganggu ketahanan pangan kita. Mereka yang terus berteriak kurang beras padahal faktanya berlimpah, adalah antek-antek asing yang ingin kita mengimpor beras," ujar Amran dengan lantang. Ia mengindikasikan adanya motif ekonomi dan politik di balik isu tersebut.
Amran memaparkan, sepanjang akhir tahun 2025 hingga awal 2026, produksi padi nasional menunjukkan tren positif berkat program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Ia mengklaim, hasil panen yang melimpah telah mengisi penuh kapasitas penyimpanan Bulog di berbagai daerah.
Fenomena isu kelangkaan beras, Amran melanjutkan, bukan hal baru. Skenario serupa kerap muncul menjelang momen-momen tertentu, seperti masa tanam, panen raya, atau saat menjelang hari raya besar. "Modus operandinya selalu sama, menciptakan keresahan agar impor dianggap sebagai solusi tunggal," kritiknya.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, menegaskan komitmennya untuk menggenjot produksi dalam negeri dan meminimalkan ketergantungan pada impor. Berbagai inovasi teknologi pertanian dan program bantuan kepada petani menjadi tulang punggung strategi ini untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.
Isu yang berkembang liar di masyarakat, lanjut Amran, berpotensi merugikan para petani lokal. Ketika spekulasi kelangkaan muncul, harga gabah di tingkat petani cenderung jatuh karena ketidakpastian pasar, sementara harga beras di konsumen bisa melambung tinggi akibat penimbunan.
Amran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya verifikasi data dari sumber resmi pemerintah agar tidak menjadi korban disinformasi yang merugikan kepentingan nasional.
Pihak Kementerian Pertanian juga menginformasikan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk memonitor pergerakan harga dan pasokan beras di pasar secara waktu nyata. Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang dapat memperkeruh situasi dan merugikan konsumen.
Dengan demikian, Amran berharap masyarakat dapat tenang dan mempercayai upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi berjalan lancar dan harga stabil, demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan tercapainya kedaulatan pangan sejati.
