Chris Robert
TULUNGAGUNG — Masyarakat Tulungagung digemparkan oleh vonis terbaru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menjatuhkan hukuman berat kepada Bupati Gatut Sunu pada awal Mei 2026. Ia dinyatakan bersalah atas dakwaan pemerasan terhadap sejumlah jajarannya, sebuah tindakan yang mencoreng integritas pemerintahan daerah dan menimbulkan pertanyaan mendalam tentang akar penyebab korupsi di tengah pengawasan ketat.
Kasus ini bermula dari laporan beberapa kepala dinas dan pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kepada aparat penegak hukum pada pertengahan 2025. Mereka mengeluhkan praktik pemotongan anggaran proyek, setoran fiktif, hingga ancaman mutasi jabatan jika menolak memberikan 'upeti' langsung kepada Bupati Gatut Sunu.
Modus operandi yang digunakan oleh Bupati Gatut Sunu terbilang sistematis dan terstruktur. Ia diduga menciptakan 'rantai komando' di mana para kepala dinas diwajibkan menyetor sejumlah persentase dari nilai proyek atau dana alokasi khusus yang mereka kelola. Praktik ini beroperasi di bawah selubung 'dana aspirasi' atau 'dana koordinasi' yang sejatinya mengalir ke kantong pribadi sang bupati.
Faktor pendorong di balik keberanian Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan ini menjadi sorotan utama. Para pengamat hukum pidana dan sosiolog menilai, keserakahan pribadi, tekanan gaya hidup mewah, serta perasaan impunitas kerap menjadi biang keladi utama. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem kontrol internal dan budaya 'ewuh pakewuh' yang masih kental di birokrasi daerah.
“Bupati Sunu tampaknya merasa memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur keuangan daerah sesuai kehendaknya,” ujar Profesor Dr. Harsono Adiputra, pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga, dalam sebuah diskusi panel yang diselenggarakan di Surabaya pada April 2026. “Ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi harus berjalan seiring dengan penguatan integritas personal.”
Penetapan tersangka dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan intensif. Tim penyidik KPK berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat berupa rekaman percakapan, bukti transfer dana, serta keterangan saksi-saksi yang memberatkan posisi Bupati Sunu, termasuk beberapa pejabat yang akhirnya memilih untuk menjadi saksi kolaborator.
Reaksi publik Tulungagung terhadap kasus ini bercampur aduk antara rasa kecewa dan amarah. Sebagian warga merasa dikhianati oleh pemimpin yang mereka pilih, sementara yang lain berharap kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan birokrasi dari praktik koruptif yang telah mengakar.
Dampak dari kasus ini tidak hanya terbatas pada sektor hukum, tetapi juga meluas ke tata kelola pemerintahan daerah. Banyak proyek strategis yang kini tertunda, kepercayaan investor menurun, dan kinerja pelayanan publik terganggu akibat rotasi jabatan yang terjadi pascapenangkapan Bupati Sunu.
Sidang-sidang yang bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi tontonan publik, disiarkan langsung melalui media sosial, memberikan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya. Jaksa penuntut umum dengan lugas membeberkan bagaimana dana hasil pemerasan digunakan untuk pembelian aset mewah dan memenuhi gaya hidup glamor Bupati Sunu dan lingkarannya.
Kasus Bupati Gatut Sunu ini, yang puncaknya terjadi pada tahun 2026, menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik. Era pengawasan yang semakin ketat, ditambah dengan partisipasi aktif masyarakat dan media, membuat ruang gerak para koruptor kian sempit. Penegakan hukum yang tanpa pandang bulu adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan amanah konstitusi dan harapan rakyat.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Mereka juga mengimbau agar masyarakat tidak takut melaporkan praktik suap atau pemerasan yang terjadi di lingkungan pemerintahan, demi terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
