Angel Doris
New York — Wali Kota New York, Zahran Mamdani, mengguncang jagat elite kota metropolitan tersebut pada awal tahun 2026 setelah merilis Daftar Mamdani yang kontroversial, sebuah inisiatif ambisius untuk memajaki lebih tinggi para pemilik properti kaya raya. Langkah ini, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kota dan mengatasi kesenjangan ekonomi, justru memicu gelombang kritik pedas karena dituding serampangan dan menempatkan banyak anggota masyarakat kelas atas di bawah kecurigaan umum tanpa dasar yang kuat.
Kebijakan progresif ini diluncurkan Mamdani sebagai bagian dari janji kampanyenya untuk mendistribusikan beban pajak secara lebih adil. Pemerintah kota menargetkan para individu superkaya yang memiliki aset properti signifikan, berharap dapat mengalokasikan dana tambahan untuk perbaikan infrastruktur publik, layanan sosial, dan program perumahan terjangkau di seluruh penjuru kota.
Detail Daftar Mamdani, yang mencakup ratusan nama pemilik properti berpenghasilan tinggi, telah dipublikasikan secara daring, memicu perdebatan sengit mengenai privasi data dan metodologi kompilasinya. Sumber-sumber internal di Balai Kota mengakui adanya beberapa kekeliruan data, termasuk pencantuman nama-nama yang tidak lagi relevan atau bahkan individu yang tidak memenuhi kriteria “kaya raya” sesuai definisi awal pemerintah.
Asosiasi Pemilik Properti New York segera menyatakan keberatan keras. Mereka menuding kebijakan ini sebagai perburuan penyihir modern terhadap keberhasilan ekonomi dan melanggar prinsip-prinsip privasi. Pernyataan resmi asosiasi tersebut menyebutkan bahwa penerbitan daftar publik semacam itu hanya akan menciptakan iklim permusuhan dan ketidakpercayaan di antara warga.
Seorang juru bicara dari kalangan elite kota, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa banyak pemilik properti merasa terdiskriminasi dan khawatir akan potensi risiko keamanan personal yang timbul akibat data mereka terekspos. “Ini bukan hanya tentang pajak, ini tentang stigmatisasi dan pelanggaran hak,” ujarnya dalam sebuah wawancara terbatas.
Para ahli hukum dan konsultan pajak di New York juga mengutarakan keprihatinan mereka mengenai legalitas dan implikasi jangka panjang dari Daftar Mamdani. Mereka menyarankan bahwa pemerintah kota perlu meninjau ulang dasar hukum dan akurasi data sebelum melanjutkan implementasi kebijakan pajak baru yang mungkin timbul dari daftar tersebut.
Dalam konferensi pers yang diadakan beberapa hari setelah rilis daftar, Wali Kota Mamdani tetap teguh pada pendiriannya. Ia menyatakan bahwa meskipun ada beberapa kesalahan minor, semangat di balik kebijakan ini adalah keadilan fiskal. “Kami tidak bermaksud menstigmatisasi siapa pun, kami hanya ingin memastikan bahwa setiap orang berkontribusi sesuai kapasitasnya untuk kesejahteraan kota kita,” tegas Mamdani pada wartawan yang berkumpul.
Meskipun demikian, kritikus berpendapat bahwa pendekatan yang kurang cermat dalam menyusun daftar ini justru merusak reputasi tujuan mulia sang Wali Kota. Mereka khawatir bahwa preseden buruk telah tercipta, di mana data pribadi warga dapat dengan mudah dipublikasikan atas nama kebijakan publik tanpa pengawasan yang memadai.
Perdebatan mengenai pajak kekayaan dan peran pemerintah dalam mengatur distribusi kekayaan bukanlah hal baru di New York. Namun, penerbitan daftar spesifik yang menyasar individu secara langsung telah membawa perbincangan ini ke tingkat intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2026.
Situasi ini diperkirakan akan memicu diskusi sengit di Dewan Kota New York dan di seluruh spektrum politik, dengan berbagai faksi menyerukan transparansi lebih lanjut dan akuntabilitas dari pihak administrasi Wali Kota Mamdani. Masa depan kebijakan pajak properti bagi kaum berada di New York kini menjadi tanda tanya besar, menunggu apakah sang Wali Kota akan merevisi pendekatannya atau terus maju dengan rencana kontroversial ini.
