Dorry Archiles
JAKARTA — Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, baru-baru ini menegaskan bahwa setiap kapal yang melintasi Selat Hormuz, termasuk kapal milik PT Pertamina (Persero), wajib mengikuti protokol navigasi internasional yang berlaku secara ketat. Pernyataan ini disampaikan Dubes Boroujerdi di Jakarta pada hari Rabu (22/1) di tahun 2026, menyoroti pentingnya keamanan maritim di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut. Penegasan ini muncul di tengah diskusi global mengenai kebebasan navigasi dan kedaulatan maritim.
Boroujerdi menjelaskan bahwa Republik Islam Iran sebagai negara pesisir yang memiliki kedaulatan atas sebagian wilayah Selat Hormuz, memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim internasional. "Ada protokol yang sangat jelas yang harus dilalui oleh setiap kapal," ujarnya, menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan otoritas terkait.
Protokol tersebut mencakup persyaratan identifikasi, rute pelayaran yang ditentukan, serta kepatuhan terhadap standar keamanan dan lingkungan. Ditegaskan, prosedur ini bukan merupakan tindakan diskriminatif terhadap kapal tertentu, melainkan aplikasi hukum maritim yang universal demi keselamatan semua pihak.
Insiden maritim di Selat Hormuz memang kerap menjadi sorotan internasional. Wilayah ini menjadi jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak global yang diangkut via laut, menjadikannya titik rawan geopolitik dan keamanan.
Pernyataan Duta Besar Iran ini sekaligus menjadi respons terhadap potensi kekhawatiran yang mungkin timbul, terutama bagi negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi dan energi di kawasan tersebut, seperti Indonesia.
PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional Indonesia, secara berkala mengoperasikan kapal-kapalnya untuk mengangkut pasokan minyak dan gas, beberapa di antaranya melintasi Selat Hormuz menuju atau dari berbagai pelabuhan di Timur Tengah. Keberadaan kapal-kapal ini memerlukan jaminan keamanan dan kepastian hukum.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teuku Faizasyah, yang masih aktif dalam diplomasi pada tahun 2026, sebelumnya pernah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. Namun, ia juga mengakui pentingnya kepatuhan terhadap regulasi negara pesisir yang sah.
Diplomasi antara Jakarta dan Teheran terus berjalan untuk membahas berbagai isu bilateral, termasuk kerja sama energi dan keamanan maritim. Keterbukaan komunikasi menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman.
Boroujerdi menekankan bahwa Iran tidak memiliki niat untuk menghambat perdagangan atau pelayaran yang sah. "Tujuan kami adalah menjaga stabilitas dan mencegah insiden yang tidak diinginkan di perairan strategis ini," tambahnya.
Manajemen Pertamina sendiri, melalui pernyataan resmi, selalu memastikan bahwa seluruh operasional kapalnya mematuhi standar internasional dan regulasi setempat di setiap wilayah pelayaran. Mereka memiliki tim khusus untuk memonitor perkembangan geopolitik dan maritim demi menjamin kelancaran distribusi energi nasional.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia, merupakan jalur air sempit yang sangat strategis. Posisi geografisnya membuat Iran memegang kendali signifikan atas lalu lintas kapal di sana, sesuai hukum maritim internasional.
Analis hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Riza Hasyim, menilai pernyataan Duta Besar Iran sebagai upaya untuk memperjelas posisi kedaulatan Iran dan sekaligus menenangkan kekhawatiran internasional. "Ini adalah penegasan kembali bahwa aturan main ada, dan semua pihak harus patuh," jelasnya.
Menurutnya, transparansi dalam penerapan protokol menjadi esensial untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan potensi konflik. Indonesia, sebagai negara maritim besar dengan kepentingan ekonomi global, memiliki kepentingan langsung dalam stabilitas Selat Hormuz.
Kondisi geopolitik regional yang dinamis menuntut setiap negara untuk lebih waspada dan proaktif dalam mengamankan kepentingan maritimnya. Koordinasi lintas negara menjadi krusial dalam menjaga perdamaian dan kelancaran jalur perdagangan global.
Duta Besar Boroujerdi menutup pernyataannya dengan harapan agar kerja sama bilateral antara Iran dan Indonesia terus meningkat, tidak hanya di sektor energi, tetapi juga dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan regional. "Komunikasi terbuka adalah jalan terbaik," pungkasnya, menandaskan komitmen Iran terhadap dialog konstruktif.
