Robert Andrison
PARIS – Lebih dari 2.300 anak di Prancis terpaksa menjalani kehidupan tanpa atap, tidur di jalanan pada tahun 2026, sebuah angka yang memicu kekecewaan mendalam dari berbagai asosiasi solidaritas. Data terbaru yang dirilis UNICEF Prancis dan Federasi Aktor Solidaritas mengungkapkan peningkatan signifikan 9% dibandingkan tahun 2025, dan lonjakan 42% sejak 2022, menyoroti kegagalan pemerintah memenuhi target 'nol anak di jalanan' yang dicanangkan empat tahun silam.
Situasi darurat ini, sebagaimana dipublikasikan dalam barometernya, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan terus memburuk. Angka yang mencengangkan ini tidak hanya merepresentasikan statistik dingin, melainkan ribuan kisah nyata penderitaan dan ketidakpastian masa depan anak-anak di salah satu negara terkaya di Eropa.
Federasi Aktor Solidaritas, sebuah organisasi yang berdedikasi pada isu-isu sosial, menyatakan keprihatinannya atas peningkatan jumlah ini. Kami terus melihat peningkatan dramatis pada jumlah anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini adalah aib bagi sebuah negara yang berjanji akan melindungi warganya yang paling rentan, ujar juru bicara Federasi.
Peningkatan tajam sebesar 42% sejak tahun 2022 menjadi sorotan utama. Pada tahun tersebut, pemerintah Prancis secara eksplisit menegaskan komitmen untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tidur di jalanan. Janji tersebut kini tampak jauh dari kenyataan, memicu pertanyaan serius tentang efektivitas kebijakan sosial yang ada.
UNICEF Prancis juga menyuarakan kekecewaan serupa. Organisasi perlindungan anak global itu mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret. Setiap anak berhak atas tempat tinggal yang aman dan stabil. Kondisi ini membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka, serta menghambat akses mereka terhadap pendidikan, kata perwakilan UNICEF Prancis.
Dampak buruk kondisi tunawisma pada anak sangat luas. Mereka rentan terhadap berbagai risiko seperti gizi buruk, penyakit, kekerasan, eksploitasi, dan kesulitan dalam mengakses layanan dasar termasuk sekolah. Ketiadaan alamat tetap juga mempersulit mereka mendapatkan dokumen identitas dan hak-hak dasar lainnya.
Banyak pihak mengaitkan masalah ini dengan krisis perumahan yang terus memburuk di Prancis, terutama di kota-kota besar. Kenaikan harga sewa, minimnya pasokan perumahan sosial, serta birokrasi yang rumit seringkali menjadi penghalang bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Ironisnya, saat dunia membicarakan reformasi pendidikan besar-besaran seperti yang pernah digagas Gabriel Attal atau Philippe, masalah fundamental seperti tempat tinggal bagi siswa itu sendiri seringkali terabaikan. Padahal, stabilitas rumah adalah fondasi esensial bagi tumbuh kembang dan keberhasilan pendidikan anak. (Gabriel Attal Guncang Pendidikan Prancis: Reformasi Radikal Siap 2026!).
Situasi ini juga memperburuk krisis inklusi yang lebih luas, sebagaimana terlihat pada ribuan siswa disabilitas yang masih tanpa pendampingan esensial. Ketiadaan rumah adalah lapisan penderitaan tambahan yang tak terbayangkan. (Krisis Inklusi Prancis: Ribuan Siswa Disabilitas Tanpa Pendampingan Esensial).
Para aktivis sosial menyerukan peningkatan alokasi anggaran untuk program perumahan darurat dan dukungan bagi keluarga rentan. Mereka juga mendesak simplifikasi prosedur akses terhadap bantuan sosial agar dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan secara cepat.
Keberlanjutan masalah anak jalanan di Prancis ini bukan hanya isu kemanusiaan, melainkan juga tantangan serius terhadap citra negara sebagai pelindung hak asasi manusia. Diperlukan tindakan politik yang tegas dan berkelanjutan untuk mengatasi akar masalah ini.
Analisis Redaksi: Angka yang memilukan ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata kegagalan kebijakan sosial yang lebih luas di Prancis. Janji politis untuk mewujudkan 'nol anak di jalanan' kini terasa hampa di hadapan realitas yang terus memburuk. Situasi ini menuntut evaluasi komprehensif terhadap strategi penanganan kemiskinan dan ketersediaan perumahan layak, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat untuk melindungi kelompok paling rentan di masyarakat.
