Demian Sahputra
BEIJING — Beijing melayangkan kekhawatiran mendalam atas peningkatan signifikan postur pertahanan Jepang, secara provokatif menyebutnya sebagai 'Israel di Asia'. Analogi ini muncul seiring dengan perubahan doktrin militer Jepang yang semakin ofensif, didukung penuh oleh Amerika Serikat, berpotensi mengubah dinamika keamanan di kawasan Asia Timur pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut, yang kerap disampaikan melalui media pemerintah dan para diplomat Tiongkok, mencerminkan ketidaknyamanan Beijing terhadap revisi Undang-Undang Pertahanan Nasional Jepang. Tiongkok menafsirkan langkah-langkah Tokyo, termasuk akuisisi kapabilitas serangan balik, sebagai ancaman langsung terhadap dominasi regionalnya.
Latar belakang sejarah yang sarat konflik memperkeruh situasi. Memorabilia Perang Dunia II masih menjadi luka terbuka bagi Tiongkok, yang melihat setiap penguatan militer Jepang sebagai kebangkitan kembali imperialisme masa lalu. Analisis ini membentuk narasi domestik Tiongkok untuk membenarkan respons pertahanan mereka sendiri.
Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Fumio Kishida, secara konsisten membenarkan penguatan pertahanannya sebagai respons vital terhadap ancaman yang berkembang. Tokyo menunjuk pada aktivitas militer Tiongkok yang agresif di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan, serta provokasi rudal berulang dari Korea Utara, sebagai pemicu utama perubahan kebijakan.
Kapabilitas serangan balik yang diakuisisi Jepang, termasuk rudal jelajah jarak jauh yang mampu menjangkau target musuh, merupakan perubahan radikal dari konstitusi pasifisnya. Kebijakan ini, yang disetujui pada akhir 2022 dan terus diimplementasikan secara signifikan hingga 2026, memungkinkan Jepang memukul balik target dari jarak aman jika diserang.
Anggaran pertahanan Jepang telah merangkak naik, menargetkan angka 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2027. Ini merupakan peningkatan yang belum pernah terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II, menandakan komitmen serius Jepang untuk menjadi kekuatan militer yang lebih mandiri, bukan sekadar pelindung di bawah payung Amerika Serikat.
Julukan 'Israel di Asia' bukan sekadar retorika kosong dari Tiongkok. Ia mengimplikasikan negara yang secara geografis relatif kecil namun memiliki militer yang sangat canggih dan dilengkapi, didukung oleh aliansi kuat dengan adidaya (Amerika Serikat), dan beroperasi di lingkungan yang penuh gejolak. Beijing melihat Jepang memainkan peran strategis serupa di Asia Timur.
Amerika Serikat, melalui aliansi keamanannya yang telah berlangsung puluhan tahun dengan Jepang, telah menjadi katalisator bagi transformasi ini. Washington secara terbuka mendukung peningkatan kapabilitas pertahanan Tokyo, melihatnya sebagai pilar penting dalam strategi Indo-Pasifik untuk melawan pengaruh Tiongkok yang meluas.
Dampak paling signifikan terasa di Selat Taiwan. Dengan kapabilitas serangan balik Jepang dan kedekatan geografisnya, skenario konflik Taiwan kini melibatkan potensi intervensi atau setidaknya peran pencegah dari militer Jepang, sebuah prospek yang sangat mengkhawatirkan bagi Beijing yang menganggap Taiwan sebagai provinsinya.
Ketegangan ini juga merembet ke Semenanjung Korea. Korea Selatan, meskipun memiliki aliansi dengan AS, harus menavigasi hubungan yang rumit dengan kedua tetangga raksasanya. Peningkatan militer Jepang dapat memicu perlombaan senjata regional yang lebih luas di tengah kekhawatiran proliferasi nuklir Korea Utara.
Para analis geopolitik dari berbagai lembaga think tank global, seperti Dr. Sarah Chen dari Asia Pacific Institute di Singapura, memperingatkan bahwa label 'Israel di Asia' ini dapat menjadi ramalan yang terpenuhi. "Tiongkok secara tidak langsung mendorong Jepang untuk mempercepat militerisasinya dengan retorika semacam itu, menciptakan siklus reaksi dan kontra-reaksi," ujarnya dalam sebuah forum diskusi keamanan regional baru-baru ini.
Komunitas internasional melihat perkembangan ini dengan perhatian campuran. Beberapa negara anggota ASEAN menyatakan kekhawatiran atas destabilisasi regional, sementara yang lain mungkin diam-diam menyambut baik adanya penyeimbang kekuatan terhadap dominasi Tiongkok yang semakin asertif.
Situasi ini menekankan perlunya diplomasi yang cermat dan saluran komunikasi yang terbuka antara kekuatan-kekuatan regional. Tanpa upaya de-eskalasi yang tulus, spiral ketidakpercayaan dan militerisasi dapat membahayakan kemakmuran ekonomi yang telah lama dinikmati kawasan Asia Timur.
Dengan demikian, 'Israel di Asia' bukan sekadar label, melainkan indikator ketegangan struktural yang mendalam di pusat kekuatan ekonomi dan strategis global. Bagaimana Jepang menyeimbangkan kebutuhan pertahanannya dengan kekhawatiran regional, serta bagaimana Tiongkok bereaksi terhadapnya, akan menentukan lintasan keamanan Asia dalam dekade mendatang.
