Angel Doris
Ankara — KTT NATO di Ankara pada tahun 2026 menjadi saksi ketegangan diplomatik saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka kembali menyuarakan klaim negaranya atas Greenland. Pernyataan kontroversial tersebut segera memicu reaksi keras, khususnya dari Jerman yang diwakili oleh politisi Partai Sosial Demokrat (SPD), Siemtje Möller, yang menegaskan bahwa klaim semacam itu merusak prinsip kemitraan sejajar dan mengancam integritas teritorial.
Presiden Trump, yang dikenal dengan gaya diplomasi tidak konvensional, sebelumnya telah menunjukkan minat kuat terhadap Greenland, sebuah wilayah otonom Kerajaan Denmark. Pada beberapa kesempatan, ia mengindikasikan keinginan untuk membeli pulau strategis tersebut, memicu keheranan sekaligus kekhawatiran global.
Menanggapi hal tersebut, Siemtje Möller, seorang tokoh berpengaruh dari SPD yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Negara Parlemen untuk Menteri Pertahanan Federal Jerman, menyatakan penolakan tegas. “Ini sama sekali mustahil. Tidak akan pernah terjadi bahwa kami setuju dengan hal seperti itu,” ucap Möller dalam pernyataannya.
Möller menekankan bahwa setiap diskusi yang mempertanyakan integritas teritorial negara anggota atau mitranya sama sekali bukan ekspresi dari kemitraan yang setara. Baginya, klaim tersebut mencoreng semangat kolaborasi dan rasa saling percaya yang esensial dalam aliansi seperti NATO.
Greenland memiliki posisi geopolitik yang sangat vital. Terletak di antara Samudra Atlantik dan Arktik, pulau ini menjadi kunci penting bagi keamanan navigasi, sumber daya alam, dan kepentingan strategis di wilayah Kutub Utara yang semakin menjadi fokus kekuatan global.
Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bukan hal baru. Bahkan, pada tahun 1946, Presiden Harry S. Truman pernah mencoba membeli Greenland dari Denmark. Upaya ini, yang serupa dengan pendekatan Trump, juga ditolak tegas oleh pemerintah Denmark kala itu.
Sikap Trump saat ini berpotensi memperkeruh hubungan antara Amerika Serikat dengan Denmark, sekutu NATO yang penting. Klaim sepihak seperti ini dapat menciptakan keretakan dalam aliansi, terutama di tengah tantangan keamanan global yang semakin kompleks.
Para analis politik internasional mengamati bahwa tindakan Presiden Trump ini, di tengah KTT yang seharusnya memperkuat persatuan, justru menimbulkan keraguan terhadap komitmen AS terhadap prinsip-prinsip dasar aliansi. Ini bukan pertama kalinya Trump mengguncang NATO. Baca juga: Trump Guncang NATO: Eropa Terancam Jika Abaikan Peringatan Ankara 2026.
Negara-negara Eropa lain, termasuk Jerman, memandang klaim atas Greenland sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara. Mereka khawatir preseden semacam ini dapat membuka pintu bagi klaim teritorial tak berdasar lainnya di masa depan.
Pemerintah Denmark secara konsisten menegaskan bahwa Greenland bukanlah properti yang bisa diperjualbelikan. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland adalah bagian dari Denmark dan tidak tersedia untuk dijual.
Insiden ini menyoroti pergeseran dinamika dalam hubungan transatlantik dan menantang definisi kemitraan dalam aliansi militer tertua dunia. KTT NATO di Ankara, alih-alih meredakan, justru memperdalam perdebatan tentang masa depan Aliansi Atlantik Utara di bawah kepemimpinan yang kontroversial.
