Debby Wijaya
JAKARTA — Analis politik terkemuka, Muhammad Qodari, baru-baru ini menyerukan masyarakat untuk lebih mendalami substansi di balik pernyataan “Indonesia Gelap” yang pernah dilontarkan oleh tokoh politik senior, Prabowo Subianto. Seruan ini muncul dalam diskusi publik di ibu kota pada pertengahan Februari 2026, menyoroti urgensi pemahaman kontekstual terhadap kritik kebijakan agar tidak terjebak pada polemik permukaan. Qodari menekankan pentingnya menganalisis akar masalah yang mungkin menjadi dasar dari pandangan tersebut, alih-alih hanya terpaku pada diksi yang provokatif.
Pernyataan “Indonesia Gelap” tersebut, yang menjadi bagian dari retorika politik Prabowo Subianto dalam beberapa kontestasi sebelumnya, sering kali memicu perdebatan sengit. Ungkapan tersebut umumnya digunakan untuk menggambarkan kondisi negara yang menurut Prabowo, diwarnai berbagai tantangan serius, mulai dari persoalan ekonomi, kesenjangan sosial, hingga tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
Dalam konteks aslinya, diksi tersebut bertujuan menstimulasi kesadaran publik terhadap isu-isu krusial. Namun, Qodari mengamati bahwa respons terhadap pernyataan semacam itu kerap kali bergeser dari analisis mendalam menjadi sekadar pro atau kontra atas penggunaan frasa. Kondisi ini, menurutnya, menghambat dialog konstruktif yang seharusnya terbangun dari kritik.
“Kita harus melangkah lebih jauh dari sekadar merespons kata-kata. Fokus utama kita seharusnya adalah apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Prabowo ketika beliau menyebut 'Indonesia Gelap',” ujar Qodari dalam paparannya. “Apakah itu tentang pemerataan pembangunan yang belum merata, tantangan inflasi, atau kualitas pelayanan publik? Itu yang perlu kita gali bersama.”
Qodari melanjutkan, diskursus politik yang sehat membutuhkan kemampuan masyarakat untuk menembus kulit luar dari retorika dan mencari inti permasalahan. Tanpa kemampuan ini, setiap kritik, sekuat apa pun substansinya, berisiko tenggelam dalam riuhnya perdebatan semantik yang tidak produktif.
Menurutnya, ajakan untuk fokus pada substansi bukan berarti menafikan pentingnya diksi atau gaya komunikasi politik. Namun, Qodari menegaskan bahwa esensi dari demokrasi adalah debat gagasan dan solusi. Ketika publik hanya reaktif terhadap frasa, peluang untuk mencari solusi konkret atas masalah-masalah kebangsaan akan terlewatkan.
Kondisi politik di Indonesia pada awal tahun 2026, yang masih diselimuti berbagai dinamika pasca-pemilihan umum sebelumnya, menjadikan seruan Qodari semakin relevan. Perdebatan publik kerap kali panas dan cenderung personal, mengesampingkan pembahasan isu-isu fundamental yang memengaruhi hajat hidup masyarakat luas. Ini menjadi waktu krusial bagi publik untuk mempraktikkan literasi politik yang matang.
Qodari mencontohkan, apabila 'Indonesia Gelap' diartikan sebagai masalah ekonomi, maka yang perlu didiskusikan adalah data-data inflasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan solusi konkret untuk mengatasinya. Jika mengacu pada aspek hukum dan keadilan, maka evaluasi terhadap penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi prioritas.
Dengan demikian, publik tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga peserta aktif dalam membangun narasi kebangsaan yang lebih progresif. Kemampuan mencerna substansi akan membentuk opini publik yang lebih berbobot, sekaligus mendorong para pemangku kebijakan untuk lebih serius dalam merumuskan dan melaksanakan program.
Pada akhirnya, Qodari berharap agar budaya politik di Indonesia dapat bergeser menuju dialog yang lebih cerdas dan substansial. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama, para akademisi, media, dan tentu saja masyarakat, untuk tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga memahami mengapa itu dikatakan, dan apa implikasinya bagi masa depan bangsa,” pungkasnya, menandaskan pentingnya peran setiap elemen bangsa dalam mencerdaskan kehidupan politik.
