Edward DP Situmorang
Keputusan pemerintah Prancis untuk memberlakukan biaya pendaftaran yang lebih tinggi bagi mahasiswa internasional dari luar Uni Eropa menuai kecaman luas. Sebuah kolektif yang terdiri dari berbagai aktor pendidikan tinggi dan anggota parlemen menyampaikan kekhawatiran mendalam melalui opini yang diterbitkan di harian terkemuka Le Monde, Paris. Mereka memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi menggerus dua puluh tahun upaya Prancis membangun kebijakan penerimaan yang inklusif dan merusak posisi negara sebagai pusat pendidikan global.
Kritik ini muncul setelah pengumuman kebijakan baru yang secara signifikan mengubah struktur biaya bagi para pelajar non-Uni Eropa yang ingin menuntut ilmu di Prancis. Kebijakan tersebut dianggap kontraproduktif dan tidak menyediakan alternatif yang memadai, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi ribuan calon mahasiswa serta reputasi institusi pendidikan Prancis.
Dalam tulisan opini mereka, kolektif tersebut secara tegas menyatakan, 'Prancis akan meraih keuntungan dengan membuka pintunya lebar-lebar, dan akan merugi jika memilih untuk menutupnya.' Pernyataan ini menegaskan pandangan bahwa investasi dalam mahasiswa internasional adalah investasi masa depan bagi Prancis sendiri.
Selama dua dekade terakhir, Prancis telah berupaya keras memposisikan dirinya sebagai destinasi studi yang menarik bagi mahasiswa dari seluruh dunia. Berbagai program dan insentif telah diluncurkan untuk menarik talenta terbaik, berkontribusi pada keragaman intelektual dan ekonomi negara. Kebijakan biaya baru ini, menurut kolektif, justru menghancurkan fondasi yang telah dibangun tersebut.
Dampak langsung dari kenaikan biaya ini diperkirakan tidak hanya mengurangi jumlah pendaftar, tetapi juga membatasi akses bagi mahasiswa berprestasi dari latar belakang ekonomi kurang mampu. Hal ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan inklusivitas yang selama ini dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan Prancis.
Para kritikus berargumen bahwa daya tarik Prancis sebagai pusat penelitian dan inovasi sangat bergantung pada aliran bakat internasional. Dengan kebijakan yang membatasi, Prancis berisiko kehilangan keunggulan kompetitifnya di panggung global, terutama saat negara-negara lain justru aktif menarik mahasiswa asing dengan penawaran yang lebih kompetitif.
Beberapa negara maju, seperti Jerman, justru sedang menggagas sistem yang lebih terbuka atau mempermudah akses bagi mahasiswa internasional. Perubahan arah kebijakan di Prancis ini dapat menciptakan pergeseran preferensi destinasi studi, menguntungkan negara-negara pesaing.
Anggota parlemen yang tergabung dalam kolektif tersebut mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah. Mereka menilai bahwa konsultasi publik dan evaluasi dampak kebijakan ini belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga keputusan yang diambil terkesan terburu-buru dan minim pertimbangan jangka panjang.
Mahasiswa internasional tidak hanya membawa kontribusi intelektual, tetapi juga ekonomi. Mereka berkontribusi melalui biaya hidup, konsumsi, dan kemudian seringkali melalui transfer pengetahuan serta keterampilan jika mereka memilih untuk bekerja di Prancis setelah kelulusan. Penurunan jumlah mereka dapat berdampak negatif pada perekonomian lokal dan keragaman sosial budaya.
Kolektif tersebut menyerukan pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih holistik serta berkelanjutan. Mereka berharap agar dialog konstruktif dapat dibuka untuk menemukan formula yang mendukung tujuan Prancis menarik talenta global tanpa membebani calon mahasiswa secara tidak proporsional.
Ketegangan seputar kebijakan biaya kuliah ini menyoroti perdebatan yang lebih luas tentang masa depan pendidikan tinggi dan posisi Prancis di arena global pada tahun 2026. Keputusan yang diambil pemerintah akan membentuk wajah Prancis sebagai bangsa yang terbuka atau tertutup bagi dunia luar dalam dekade mendatang.
