Dorry Archiles
JAKARTA — Ekonom senior, Purbaya Yudha, secara blak-blakan menyoroti lonjakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026. Menurut Purbaya, pembengkakan ini merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pemerintah yang menggenjot belanja secara masif dalam berbagai sektor, menimbulkan alarm terhadap kesehatan fiskal negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam sebuah seminar ekonomi di Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2026). Ia mengindikasikan bahwa laju pengeluaran yang tidak terkendali ini, terutama pada kuartal ketiga dan keempat 2026, telah melampaui estimasi awal dan proyeksi penerimaan negara. Kondisi ini berpotensi membebani APBN dalam jangka panjang.
Analisis Purbaya, yang dikenal dengan ketajamannya dalam isu makroekonomi, menunjukkan bahwa pemerintah terkesan "mengebut" realisasi belanja untuk mencapai target pembangunan dan program prioritas. Meski niatnya baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi, ia mengingatkan bahwa metode ini rentan menciptakan tekanan fiskal dan peningkatan utang publik.
Salah satu sektor yang disoroti adalah belanja infrastruktur dan subsidi energi yang masif, serta berbagai program bantuan sosial yang diperluas. Meskipun berdampak positif pada daya beli masyarakat dan geliat ekonomi, skalanya yang besar tanpa diimbangi peningkatan penerimaan yang signifikan, justru memperlebar jurang defisit.
Purbaya menegaskan, "Belanja pemerintah memang penting sebagai stimulus, namun harus dilakukan dengan bijak dan terukur. Jika tidak, kita akan mewariskan beban fiskal yang berat bagi generasi mendatang." Ia menambahkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi global yang masih rapuh seharusnya menjadi pengingat untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.
Data Kementerian Keuangan yang dirilis sebelumnya menunjukkan bahwa proyeksi defisit APBN 2026 telah direvisi naik dari target awal 2,5 persen menjadi mendekati 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Revisi ini, menurut Purbaya, adalah indikator jelas bahwa pengeluaran tidak berjalan sesuai rencana semula.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar dan investor mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia. Peningkatan defisit dapat berdampak pada rating utang negara, suku bunga pinjaman, hingga kepercayaan investasi jangka panjang. Stabilnya APBN adalah fondasi penting bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Beberapa ekonom lain turut menyuarakan keprihatinan serupa, menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi belanja dan mencari sumber penerimaan alternatif yang berkelanjutan. Transformasi struktural ekonomi yang dapat mendongkrak pendapatan pajak dari sektor non-komoditas menjadi agenda mendesak.
Pemerintah, melalui juru bicaranya, sebelumnya menyatakan bahwa peningkatan belanja merupakan respons proaktif terhadap dinamika ekonomi global dan kebutuhan domestik. Mereka mengklaim bahwa belanja tersebut bersifat produktif dan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Namun, Purbaya mendesak agar pemerintah menyajikan data dan analisis yang lebih transparan mengenai efektivitas belanja tersebut. "Apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak maksimal dan berkelanjutan? Ini yang perlu dievaluasi secara ketat," ujarnya.
Pembengkakan defisit APBN ini menempatkan administrasi saat ini pada tantangan besar untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan disiplin fiskal. Kebijakan fiskal yang strategis dan responsif akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak global yang terus berlanjut hingga tahun 2026 ini.
Situasi ini memerlukan dialog konstruktif antara pemerintah, ekonom, dan pemangku kepentingan lainnya guna merumuskan strategi fiskal yang lebih resilient dan adaptif menghadapi berbagai skenario ekonomi ke depan.
