GLASGOW – Tiga kekuatan ekonomi dan teknologi terbesar dunia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, secara mengejutkan gagal mengesahkan sebuah ikrar krusial yang bertujuan untuk mengekang dampak lingkungan merugikan dari kecerdasan buatan (AI) pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP31) tahun 2026. Kegagalan konsensus ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pegiat lingkungan dan komunitas teknologi, mempertanyakan komitmen global terhadap mitigasi krisis iklim yang semakin mendesak.
Peristiwa penting ini terjadi di tengah gelaran COP31, forum tahunan PBB yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas aksi iklim. Ikrar tersebut, yang diinisiasi oleh berbagai pihak, dirancang untuk mendorong pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab, mengingat konsumsi energi masif dan jejak karbon yang dihasilkan oleh infrastruktur AI, mulai dari pusat data hingga proses pelatihan model yang kompleks.
Penolakan dari blok-blok besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa menjadi sorotan tajam. Negara-negara ini adalah pionir sekaligus konsumen terbesar teknologi AI, sehingga dukungan mereka dianggap vital untuk keberhasilan inisiatif semacam ini. Absennya tanda tangan mereka secara signifikan melemahkan legitimasi dan potensi implementasi ikrar tersebut secara global.
Menurut data yang dirilis selama konferensi, ikrar ini sejauh ini telah memperoleh sekitar 80 dukungan. Namun, fakta mencengangkan menunjukkan bahwa kurang dari sepuluh negara berdaulat yang termasuk di antara para pendukung tersebut. Sebagian besar dukungan justru datang dari perusahaan teknologi, organisasi masyarakat sipil, dan institusi riset.
Kesenjangan antara jumlah dukungan dari entitas non-negara dan minimnya partisipasi pemerintah mencerminkan tantangan besar dalam mencapai kesepakatan iklim yang mengikat, terutama ketika menyangkut sektor teknologi yang berkembang pesat. Pemerintah-pemerintah tampaknya masih bergulat dengan keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab lingkungan.
Padahal, kebutuhan akan AI yang berkelanjutan menjadi semakin mendesak. Laporan ilmiah menunjukkan bahwa pusat data global telah berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, dan proliferasi aplikasi AI diperkirakan akan memperparah situasi ini jika tidak ada kebijakan dan regulasi yang kuat.
Kegagalan di COP31 ini kontras dengan upaya-upaya sebelumnya untuk menyusun kerangka etika AI. Sebagai contoh, ada inisiatif seperti yang dibahas dalam artikel tentang dorongan APEC untuk etika AI global, di mana Tiongkok pun memainkan peran kepemimpinan. Namun, dari etika ke praktik mitigasi dampak iklim, langkah konkret masih terseok-seok.
Beberapa pengamat berpendulasi bahwa alasan di balik keengganan negara-negara besar ini mungkin bervariasi. Ada kemungkinan kekhawatiran mengenai implikasi ekonomi, potensi hambatan terhadap inovasi, atau bahkan preferensi untuk mengembangkan kerangka regulasi domestik yang lebih fleksibel, daripada terikat oleh perjanjian internasional.
Dampak lingkungan dari AI bukan lagi isu pinggiran, melainkan inti dari diskusi iklim modern, ujar seorang analis kebijakan teknologi yang enggan disebutkan namanya. Tanpa komitmen dari pemain utama, semua ikrar hanyalah sebatas retorika.
Situasi ini mempertegas bahwa meskipun ada kesadaran global tentang perubahan iklim, menerjemahkannya menjadi tindakan kolektif, terutama di sektor teknologi tinggi, masih menghadapi rintangan politik dan ekonomi yang kompleks. Masa depan keberlanjutan AI dan dampaknya terhadap planet ini kini bergantung pada kemauan politik yang lebih besar.
Analisis Redaksi:
Kegagalan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa untuk mengesahkan ikrar mitigasi dampak iklim AI di COP31 2026 bukan sekadar kemunduran teknis, melainkan sebuah sinyal peringatan keras. Ini menunjukkan bahwa meskipun narasi tentang keberlanjutan dan tanggung jawab teknologi semakin mengemuka, kepentingan ekonomi dan geopolitik masih sering mendominasi. Tanpa kepemimpinan nyata dari para pemain kunci dalam lanskap teknologi global, upaya untuk menjadikan AI sebagai alat pembangunan berkelanjutan, bukan beban lingkungan, akan terus menghadapi jalan terjal. Dunia membutuhkan visi jangka panjang yang melampaui kepentingan sesaat untuk menghadapi ancaman eksistensial ini.