Chandra Wijayanto
PARIS – Sosiolog terkemuka dan peneliti ilmu pendidikan, Xavier Pons, menggemparkan publik dengan analisis tajamnya di surat kabar Le Monde. Ia menyoroti temuan Studi PISA tahun 2026 yang mengindikasikan krisis fundamental dalam sistem pendidikan global, di mana negara-negara kehilangan arah dalam menetapkan prioritas utama untuk reformasi sekolah mereka.
Dalam esai mendalamnya, Pons secara eksplisit menyatakan bahwa data dari Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) kini berfungsi sebagai cermin refleksi yang menyakitkan bagi banyak sistem pendidikan. Cermin tersebut memantulkan ketidakmampuan untuk merumuskan tujuan yang koheren dan berkelanjutan bagi masa depan generasi muda.
Kita tidak lagi mampu menetapkan apa yang kita inginkan sebagai prioritas untuk sekolah kita, tulis Pons, menggarisbawahi kegagalan kolektif dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Pernyataan ini bukan sekadar kritik, melainkan seruan untuk introspeksi mendalam mengenai arah kebijakan pendidikan.
Studi PISA, yang diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), secara berkala mengevaluasi kemampuan siswa berusia 15 tahun di berbagai negara dalam membaca, matematika, dan sains. Hasil PISA 2026 kembali menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan penurunan performa di beberapa negara maju dan stagnasi di banyak lainnya.
Pons berargumen bahwa perdebatan publik seputar hasil PISA cenderung terjebak dalam siklus reaktif. Setiap rilis data memicu serangkaian respons panik dan janji reformasi yang seringkali tidak terkoordinasi, tanpa didasari oleh pemahaman mendalam mengenai akar masalah atau visi jangka panjang.
Ia mengkritik kecenderungan untuk langsung mencari solusi parsial atau meniru model dari negara-negara yang berkinerja tinggi tanpa mempertimbangkan konteks sosio-kultural yang berbeda. Pendekatan ini, menurut Pons, justru memperparah fragmented-nya kebijakan pendidikan.
Masalah utama, menurutnya, adalah hilangnya konsensus politik dan sosial tentang apa yang sesungguhnya harus dicapai oleh sistem pendidikan. Apakah kita memprioritaskan kesetaraan, inovasi, keterampilan pasar kerja, atau pengembangan karakter? Pertanyaan fundamental ini seringkali luput dari pembahasan serius.
Pendidikan telah menjadi medan pertempuran ideologis, bukan lagi area untuk pembangunan konsensus nasional, tegas Pons. Konsekuensinya, reformasi yang muncul bersifat tambal sulam, seringkali dibatalkan atau diubah dengan pergantian kepemimpinan politik, menghambat kemajuan yang berarti.
Sosiolog itu menawarkan solusi dengan mengajak para pembuat kebijakan untuk merancang alat-alat baru guna meningkatkan pabrik reformasi sekolah. Ini mengimplikasikan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur, berdasarkan bukti, dan partisipatif.
Alat-alat ini mencakup dialog yang lebih luas antara semua pemangku kepentingan—orang tua, guru, siswa, pakar, dan politisi—untuk bersama-sama merumuskan visi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan peta jalan yang disepakati bersama, melampaui kepentingan politik jangka pendek.
Selain itu, Pons juga menyarankan peningkatan kapasitas penelitian dan evaluasi independen untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan reformasi secara objektif. Ini akan memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih responsif dan efektif.
Kasus seperti perdebatan mengenai kurikulum di Indonesia atau perombakan sistem ujian di beberapa negara Eropa menunjukkan betapa kompleksnya menentukan prioritas. Tanpa visi yang jelas, setiap perubahan berisiko menjadi eksperimen mahal yang hasilnya tidak optimal.
Tantangan pendidikan global di tahun 2026, termasuk adaptasi terhadap teknologi kecerdasan buatan dan perubahan iklim, menuntut respons yang terkoordinasi dan visioner. Kegagalan dalam menetapkan prioritas akan berakibat pada ketertinggalan generasi mendatang.
Pons berharap analisisnya akan memicu diskusi yang lebih konstruktif dan transformatif, mendorong negara-negara untuk bergerak melampaui reaksi sporadis terhadap data PISA menuju pembangunan fondasi pendidikan yang kokoh.
Ini bukan hanya tentang memperbaiki angka PISA, tetapi tentang mendefinisikan kembali tujuan pendidikan itu sendiri dalam masyarakat yang terus berubah.
Analisis Redaksi: Pernyataan Xavier Pons menyoroti titik krusial dalam kebijakan pendidikan global: absennya visi strategis yang berkelanjutan. Ketergantungan pada hasil PISA sebagai satu-satunya tolok ukur, tanpa diikuti oleh konsensus mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan pendidikan, hanya akan menghasilkan reformasi superfisial. Indonesia, dengan dinamika pendidikan yang khas, perlu belajar dari kritik ini untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dan memiliki akar budaya yang kuat, demi masa depan bangsa yang kompetitif.
