Stefani Rindus
JAKARTA — Liliek Prisbawono, sosok yang dikenal mumpuni di bidang hukum, pada hari Selasa, 21 Juli 2026, secara resmi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Penunjukan ini menandai babak baru bagi karir hukumnya serta membawa harapan terhadap penguatan integritas lembaga peradilan konstitusi, khususnya dalam mengisi kekosongan jabatan yang sebelumnya diemban oleh Anwar Usman.
Upacara pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Istana Negara, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, di hadapan sejumlah pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga negara, serta tokoh-tokoh hukum nasional. Pelantikan Liliek Prisbawono merupakan hasil dari proses seleksi ketat yang melibatkan Panitia Seleksi bentukan pemerintah dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Penunjukan Liliek Prisbawono disambut positif berbagai kalangan. Rekam jejaknya yang panjang dan cemerlang di berbagai posisi strategis dalam dunia hukum menjadi modal utama. Ia dianggap memiliki kapasitas dan integritas untuk mengemban amanah berat sebagai penjaga konstitusi.
Sebelum dilantik sebagai Hakim MK, Liliek Prisbawono menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta, sebuah posisi yang membutuhkan ketajaman analisis hukum dan keberanian moral. Dedikasinya dalam menjaga etika profesi notaris telah teruji selama bertahun-tahun, membangun reputasi sebagai penegak aturan yang tidak kompromi.
Pendidikan Liliek Prisbawono juga tidak diragukan. Ia menamatkan pendidikan sarjana hukum dari salah satu universitas terkemuka di Indonesia, kemudian melanjutkan studi pascasarjana dengan fokus pada hukum tata negara dan perdata. Fondasi akademis yang kuat ini melengkapi pengalamannya di lapangan.
Perjalanan karirnya dimulai sebagai praktisi hukum, menangani berbagai kasus perdata dan tata usaha negara. Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika hukum di tingkat akar rumput, sebuah perspektif yang krusial bagi seorang hakim konstitusi.
Kemudian, ia merambah ke ranah birokrasi hukum, menduduki sejumlah jabatan penting di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kontribusinya dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjadi bukti keahliannya dalam legislasi dan implementasi hukum.
Anggota Komisi III DPR RI, Budi Santoso, menyatakan, “Kami di parlemen meyakini bahwa Bapak Liliek Prisbawono adalah pilihan terbaik untuk memperkuat barisan Hakim MK. Integritas dan kapasitasnya menjadi jaminan bagi terjaganya marwah Mahkamah Konstitusi.” Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat dengar pendapat terkait calon Hakim MK.
Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada berbagai tantangan yang menguji kredibilitasnya. Kehadiran Liliek Prisbawono diharapkan dapat membawa angin segar dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap putusan-putusan konstitusi yang dihasilkan.
Salah satu tugas mendesak yang menanti Liliek adalah partisipasi aktif dalam peninjauan kembali undang-undang, serta memastikan bahwa setiap produk hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kemampuannya dalam memahami berbagai isu hukum kompleks akan sangat dibutuhkan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ahmad Yani, mengungkapkan optimismenya. “Penunjukan Bapak Liliek Prisbawono adalah langkah maju. Pengalaman beliau yang komprehensif dari berbagai sektor hukum akan memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan konstitusional,” ujar Profesor Yani.
Dengan pengalaman puluhan tahun di ranah hukum, mulai dari praktisi, birokrat, hingga pengawas profesi, Liliek Prisbawono memiliki bekal yang memadai untuk menjawab kompleksitas isu konstitusional yang akan ia hadapi. Publik menanti kontribusinya bagi tegaknya keadilan dan supremasi konstitusi di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pilar demokrasi, memegang peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara cabang-cabang kekuasaan negara. Keberadaan hakim yang berintegritas dan visioner seperti Liliek Prisbawono menjadi krusial untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat terus menjalankan fungsinya secara independen dan akuntabel.
Pelantikan Liliek Prisbawono bukan sekadar pergantian personel, melainkan sebuah penegasan komitmen negara terhadap integritas dan profesionalisme di lembaga peradilan tertinggi. Masa depan penegakan konstitusi kini berada di tangan sembilan hakim, termasuk Liliek Prisbawono, yang diharapkan mampu membawa MK menuju era baru yang lebih gemilang.
