Robert Andrison
JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini menguak tabir di balik awal mula dugaan praktik korupsi masif di tubuh Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha Pertamina yang dibubarkan pada 2015. Pengungkapan ini, menyusul serangkaian penyelidikan mendalam yang digencarkan kembali sejak akhir 2025, menyoroti bagaimana skema penyelewengan keuangan negara bermula hingga menyebabkan kerugian fantastis, diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Jaksa Agung, dalam konferensi pers yang digelar pagi ini di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, menjelaskan bahwa "akar" masalah Petral terletak pada manipulasi sistem pengadaan minyak mentah dan produk kilang yang dirancang tidak transparan. Modus ini diduga telah diterapkan sejak Petral masih beroperasi penuh, jauh sebelum pembubarannya, menciptakan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.
Investigasi Kejagung mengindikasikan bahwa penunjukan langsung para "broker" atau perantara tanpa mekanisme tender yang jelas menjadi pintu utama korupsi. Perantara ini, yang kerap kali terafiliasi dengan pejabat atau pihak berpengaruh, diduga mematok harga di atas standar pasar atau "mark-up", kemudian membagi selisih keuntungan dengan pihak-pihak terkait dalam lingkaran internal Petral.
"Kami menemukan pola yang sistematis di mana beberapa perusahaan perantara 'hantu' sengaja diciptakan hanya untuk menjadi kendaraan pencucian uang dan mark-up harga," ujar Jaksa Agung, mengutip dari laporan audit forensik terbaru yang menjadi basis penyelidikan mereka.
Praktik ini, menurut Kejagung, bukan hanya sekadar "mark-up" harga, melainkan sebuah jaringan terstruktur yang melibatkan berbagai level, mulai dari negosiator kontrak hingga pembuat keputusan tertinggi di Petral. Kerugian negara yang diderita akibat skema ini bersifat kumulatif dan berlangsung bertahun-tahun, menguras kas negara secara signifikan.
Penyelidikan ini juga menyoroti peran lemahnya pengawasan internal serta audit yang tidak independen pada masa tersebut. "Seharusnya, sistem kontrol internal yang kuat mampu mendeteksi anomali harga dan proses pengadaan sedari dini, namun hal tersebut tidak terjadi," imbuh Jaksa Agung, menekankan perlunya reformasi tata kelola yang berkelanjutan di BUMN.
Pengungkapan awal mula ini menjadi fondasi kuat bagi Kejagung untuk melangkah lebih jauh dalam menetapkan tersangka dan memulai proses penuntutan. Beberapa nama, baik mantan pejabat Petral maupun pihak swasta yang berperan sebagai perantara, telah masuk dalam daftar pantauan ketat dan akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Komitmen Pemerintah yang diusung oleh Kabinet Presidensial periode 2024-2029 dalam pemberantasan korupsi menjadi pendorong utama bagi Kejagung untuk tidak henti-hentinya menelusuri kasus-kasus lama yang belum tuntas. Kasus Petral, yang sempat meredup, kini kembali mencuat dengan temuan-temuan baru yang mengejutkan publik.
Upaya pemulihan aset (asset recovery) dari kerugian negara akibat korupsi Petral juga menjadi prioritas. Kejagung tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga penegak hukum internasional untuk melacak aliran dana dan aset-aset yang diduga disembunyikan di luar negeri.
Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh entitas BUMN agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini bisnisnya. "Tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini. Kami akan kejar sampai tuntas," pungkas Jaksa Agung dengan tegas.
Publik melihat pengungkapan ini sebagai langkah progresif dari aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang kompleks dan berlarut-larut. Harapannya, transparansi dan keadilan dapat ditegakkan seutuhnya, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat pulih kembali.
Langkah-langkah preventif dan edukasi anti-korupsi di lingkungan pemerintahan dan BUMN juga akan terus digalakkan. Ini bertujuan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang, memastikan sumber daya negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elite.
Petral, sebagai simbol masa lalu gelap tata kelola energi, kini menjadi fokus penegakan hukum untuk memastikan bahwa sejarah kelam tersebut tidak terulang. Kejagung berjanji akan terus memberikan perkembangan terkini seiring berjalannya proses penyidikan yang komprehensif ini.
