Demian Sahputra
PATI — Seorang pemimpin pondok pesantren terkemuka di Pati, berinisial K, kini menjadi sorotan tajam setelah dugaan kuat pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati mencuat ke permukaan pada awal 2026. Modus operandi yang dipakai pelaku amat licik: mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW untuk membangun kepercayaan dan memanipulasi korbannya.
Kepolisian Resor Pati, didukung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, telah memulai penyidikan intensif. Kasus ini terbongkar setelah beberapa keluarga santriwati memberanikan diri melaporkan tindakan bejat K yang telah berlangsung selama beberapa waktu, memanfaatkan otoritas spiritual dan posisi strategisnya di lingkungan pesantren.
Para korban, yang mayoritas masih di bawah umur, terjerat dalam bujuk rayu dan intimidasi pelaku yang secara sistematis membangun citra kesucian dan kewibawaan. Klaim keturunan Nabi menjadi alat ampuh K untuk menuntut kepatuhan dan menjaga kerahasiaan perbuatannya dari para santriwati yang taat.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Anindito Wibowo, menyatakan bahwa tim penyidik telah mengumpulkan sejumlah bukti permulaan, termasuk keterangan saksi dan hasil visum. “Kami berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Korban dan keluarga telah diberikan pendampingan psikologis,” ujar Kombes Anindito dalam konferensi pers baru-baru ini.
Kiprah K sebagai pendiri pondok pesantren selama ini dikenal luas di kalangan masyarakat Pati, bahkan regional. Kredibilitasnya yang tinggi di bidang pendidikan agama membuat laporan ini mengguncang sendi-sendi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan Islam.
Sejumlah tokoh agama dan ulama di Jawa Tengah telah mengecam keras tindakan K. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pati menyerukan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya dan mendesak reformasi pengawasan internal di seluruh lembaga pendidikan keagamaan.
“Perbuatan seperti ini adalah pengkhianatan terhadap amanah keagamaan dan merusak citra Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan martabat manusia,” tegas Ketua MUI Pati, KH. Abdullah Faqih. Beliau juga mengingatkan pentingnya perlindungan anak di lingkungan pesantren.
Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, menyatakan akan segera menerbitkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan santri dan santriwati. Menteri Agama, Dr. H. Yaqut Cholil Qoumas, pada awal tahun ini menyoroti urgensi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan.
Kasus ini menambah daftar panjang insiden serupa yang pernah mencoreng dunia pesantren di Indonesia. Hal ini kembali memicu diskusi krusial tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengaduan yang aman bagi para santri.
Para pegiat perlindungan anak dan perempuan juga mendesak agar penegak hukum tidak hanya fokus pada aspek pidana, tetapi juga memastikan pemulihan trauma psikologis bagi para korban. Mereka menyerukan agar sanksi sosial dan pencabutan izin operasional pesantren K turut dipertimbangkan jika terbukti bersalah.
Pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Pasal 81 dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana yang berat.
Publik berharap kasus ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih serius dalam melindungi anak-anak dari predator yang bersembunyi di balik jubah agama. Pengawasan ketat dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi generasi penerus bangsa.
