Edward DP Situmorang
JAKARTA — Pernyataan Jusuf Kalla (JK) yang mengklaim perannya sebagai faktor penentu dalam keberhasilan Joko Widodo (Jokowi) menduduki kursi Presiden Republik Indonesia kembali memantik reaksi keras. Organisasi relawan pendukung Jokowi, Projo, secara lugas menepis narasi tersebut, menegaskan bahwa mandat Jokowi berasal dari rakyat, bukan individu tertentu.
Klaim kontroversial dari mantan Wakil Presiden tersebut mencuat kembali dalam diskusi publik pada awal tahun 2026, memicu perdebatan sengit mengenai historiografi politik dan peran tokoh-tokoh kunci dalam perjalanan kepemimpinan nasional.
Projo, melalui Ketua Umumnya, Budi Aji Santoso, menyatakan bahwa pernyataan JK tidak sesuai dengan fakta sejarah dan dinamika politik yang sebenarnya. "Bapak Jokowi terpilih karena dukungan rakyat Indonesia yang sangat luas, karena rekam jejak dan visi-misinya, bukan karena klaim personal siapa pun," tegas Budi di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Budi menambahkan bahwa keberhasilan Jokowi adalah buah dari kerja keras, komunikasi langsung dengan masyarakat, serta trust atau kepercayaan publik yang terbentuk secara organik. Campur tangan satu atau dua tokoh memang ada, tetapi tidak substansial dalam penentuan hasil akhir.
Narasi JK yang menyatakan "Jokowi jadi Presiden karena saya" telah berulang kali disampaikan dalam berbagai kesempatan, baik dalam wawancara maupun forum diskusi tertutup. Pernyataan ini kerap diartikan sebagai upaya untuk menggarisbawahi pengaruh politiknya yang signifikan pada masa lalu.
Namun, menurut Projo, pandangan semacam itu cenderung mereduksi kompleksitas proses demokrasi dan mengabaikan partisipasi jutaan pemilih. "Masyarakat memilih pemimpin berdasarkan keyakinan mereka sendiri, bukan atas instruksi atau jasa satu orang saja," imbuh Budi.
Lebih lanjut, Projo menekankan bahwa kekuatan gerakan relawan, yang tumbuh dari akar rumput, memegang peranan krusial dalam menggerakkan dukungan massa. Relawan bekerja tanpa pamrih, menyebarkan gagasan dan program Jokowi langsung ke pelosok negeri, jauh sebelum elit politik memberikan endorsement.
Pernyataan JK ini juga dinilai dapat mengaburkan memori kolektif bangsa terkait perjalanan politik Jokowi yang fenomenal, dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode kepemimpinan nasional.
Respon Projo ini bukan kali pertama terjadi. Setiap kali klaim serupa muncul ke permukaan, organisasi ini selalu menjadi garda terdepan dalam meluruskan narasi. Hal ini menunjukkan komitmen Projo untuk menjaga integritas sejarah perjuangan politik Jokowi.
Perdebatan semacam ini lazim dalam arena politik, terutama saat figur-figur lama mulai merefleksikan atau mengukuhkan legacy mereka. Namun, bagi Projo, integritas fakta sejarah harus dipertahankan demi edukasi politik yang sehat bagi generasi mendatang.
Para pengamat politik juga menyoroti fenomena klaim sepihak ini sebagai bagian dari upaya perebutan narasi sejarah. "Setiap tokoh memiliki perspektifnya sendiri, namun objektivitas data dan fakta menjadi penentu kebenaran," ujar Dr. Siti Nurfitriana, pakar politik dari Universitas Indonesia.
Dr. Siti menambahkan, keberhasilan seorang pemimpin seperti Jokowi adalah hasil akumulasi dari berbagai faktor, termasuk momentum politik, dukungan partai, kerja keras tim, dan yang terpenting, penerimaan publik yang masif.
Oleh karena itu, upaya untuk mengindividualisasi kesuksesan besar seperti terpilihnya seorang presiden dianggap kurang tepat dan tidak mencerminkan realitas politik yang multivariat.
Projo berharap, semua pihak dapat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan yang berpotensi memanipulasi atau mereduksi sejarah. "Mari kita hargai proses demokrasi dan kerja keras semua elemen bangsa yang telah berkontribusi," tutup Budi Aji Santoso.
