Debby Wijaya
Presiden Republik Italia, Sergio Mattarella, menegaskan kembali komitmen negaranya terhadap prinsip supremasi hukum. Dalam sebuah acara penting yang berlangsung di Palazzo Bachelet, Roma, pada Senin, 12 Mei 2026, Mattarella menyoroti fondasi esensial ini bagi tegaknya keadilan dan demokrasi di seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Acara bertajuk "Rule of Law: Pilar Demokrasi Italia" tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Nasional Hakim Italia (ANM) bekerja sama dengan lembaga yudisial lainnya. Kehadiran Presiden Mattarella menggarisbawahi urgensi pemeliharaan standar hukum tertinggi, terutama di tengah dinamika sosial dan politik kontemporer yang terus berkembang.
Presiden Mattarella dalam pidatonya menekankan bahwa supremasi hukum bukan sekadar konsep legalistik, melainkan inti dari peradaban dan jaminan hak-hak fundamental warga negara. "Republik Italia berdiri kokoh di atas landasan hukum yang sama bagi setiap individu, tanpa terkecuali," ujar Mattarella. "Integritas institusi kita bergantung pada penegakan prinsip ini secara konsisten dan tanpa kompromi."
Ia menguraikan, prinsip supremasi hukum mengharuskan semua entitas, baik pemerintah maupun swasta, serta individu, bertanggung jawab di hadapan hukum yang transparan dan diberlakukan secara adil. Penegakan hukum yang imparsial menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan struktur kenegaraan.
Pidato Mattarella juga menyinggung beberapa tantangan yang dihadapi Italia dan komunitas global dalam menjaga integritas hukum. Isu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan upaya memanipulasi proses hukum menjadi ancaman serius yang wajib dihadapi dengan tegas dan kolektif. Konteks ini relevan dengan dinamika internal, termasuk isu-isu yang pernah mengguncang Senat. Misalnya, skandal yang mengguncang Senat Italia pada beberapa kesempatan, menunjukkan bahwa pengawasan hukum harus terus diperkuat.
Partisipan acara, terdiri dari para hakim, jaksa, pengacara, akademisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil, menyambut baik penegasan Presiden. Mereka melihat momentum ini sebagai dorongan moral bagi seluruh aparat penegak hukum untuk terus berpegang teguh pada etika dan profesionalisme yang tinggi.
Guru besar hukum konstitusi dari Universitas Sapienza Roma, Prof. Alessandra Rossi, menyatakan, "Pidato Presiden Mattarella bukan hanya retorika, melainkan sebuah pengingat vital akan tanggung jawab bersama. Supremasi hukum memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, dari puncak hingga akar rumput birokrasi."
Mattarella juga menyoroti peran penting pendidikan hukum dalam membentuk kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka. Pemahaman yang mendalam tentang sistem hukum sejak dini akan memperkuat fondasi budaya hukum yang kuat di Italia, menjamin partisipasi warga yang terinformasi.
Dalam konteks Eropa, Italia secara konsisten mendukung upaya Uni Eropa untuk memperkuat kerangka kerja supremasi hukum di antara negara-negara anggota. Solidaritas dan koordinasi dalam penegakan hukum dianggap esensial untuk menjaga stabilitas dan integrasi di benua tersebut, menghadapi tantangan bersama.
Penegasan Presiden Mattarella datang pada saat dunia menghadapi berbagai krisis yang menguji ketahanan institusi hukum. Dari konflik geopolitik hingga tantangan iklim global, keadilan dan tata kelola yang baik menjadi prasyarat fundamental bagi solusi berkelanjutan dan perdamaian abadi.
Oleh karena itu, pesan dari Palazzo Bachelet bukan hanya bergema di tingkat nasional, tetapi juga meluas ke ranah internasional. Italia melalui pemimpinnya, kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia sebagai nilai universal.
Konsolidasi nilai-nilai ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih adil dan setara, mampu mengatasi perbedaan dengan dialog dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang kuat. Para pakar hukum dan pengamat politik memandang pidato Mattarella sebagai seruan untuk introspeksi dan aksi nyata bagi setiap komponen bangsa.
