Demian Sahputra
YERUSALEM — Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriark Latin Yerusalem, baru-baru ini menyampaikan pernyataan tegas bahwa perdamaian sejati merupakan sebuah budaya yang kini terabaikan. Beliau menyoroti bahwa krisis berkepanjangan di Timur Tengah pada tahun 2026 tidak akan menemukan jalan keluar tanpa perubahan fundamental dalam cara pandang terhadap perdamaian itu sendiri. Pernyataan ini diungkapkan di tengah eskalasi konflik regional dan kebuntuan diplomasi yang terus menghantui kawasan tersebut.
Menurut Kardinal Pizzaballa, pandangan umum mengenai perdamaian seringkali terlalu sempit, terbatas pada kesepakatan politik atau gencatan senjata sementara. Beliau menegaskan, "dalla crisi in Medio Oriente non se ne esce," yang berarti dari krisis di Timur Tengah tidak akan ada jalan keluar, kecuali ada pergeseran paradigma. Ini bukan sekadar tentang menghentikan tembakan, melainkan tentang membangun fondasi budaya yang memungkinkan hidup berdampingan secara harmonis.
Budaya perdamaian, jelasnya, meliputi toleransi, pengertian timbal balik, penghormatan terhadap keberagaman, dan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai non-kekerasan sejak dini. Ketiadaan budaya ini mengakibatkan siklus kekerasan dan ketidakpercayaan terus berulang, bahkan ketika perjanjian damai ditandatangani. Tanpa transformasi internal masyarakat, perdamaian hanyalah ilusi.
Kawasan Timur Tengah, khususnya di tahun 2026, memang terus menjadi titik panas global. Berbagai insiden telah mengguncang stabilitas, mulai dari Gejolak Hormuz hingga eskalasi rudal Iran yang menargetkan negara-negara Teluk. Situasi ini diperparah oleh intervensi eksternal dan perpecahan internal yang mendalam, menciptakan lanskap kompleks yang sulit diuraikan.
Dampak dari krisis ini tidak hanya terbatas pada korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga meruntuhkan tatanan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Jutaan orang terpaksa mengungsi, kehilangan mata pencarian, dan hidup dalam ketidakpastian yang ekstrem. Anak-anak tumbuh dewasa di tengah bayang-bayang konflik, mewarisi trauma yang berpotensi melanggengkan siklus kekerasan.
Pendekatan diplomatik yang ada, meskipun penting, seringkali hanya menyentuh permukaan. Fokus pada negosiasi politik dan pembagian kekuasaan tanpa membahas akar masalah budaya dan sosial, kerap kali gagal menciptakan resolusi yang berkelanjutan. Kardinal Pizzaballa menyiratkan bahwa para pemimpin dunia perlu melampaui kerangka pikir konvensional dalam mencari solusi.
Sebagai pemimpin agama, Kardinal Pizzaballa memandang bahwa institusi keagamaan memiliki peran krusial dalam menumbuhkan budaya perdamaian. Pesan-pesan toleransi, kasih sayang, dan keadilan yang merupakan inti dari banyak ajaran agama, seharusnya lebih diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyerukan kepada para pemuka agama untuk menjadi jembatan dialog, bukan pemecah belah.
Membangun budaya perdamaian memerlukan upaya kolektif dari berbagai pihak: pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan tentu saja, individu. Kurikulum pendidikan harus memasukkan nilai-nilai multikulturalisme dan penyelesaian konflik non-kekerasan. Media massa juga bertanggung jawab menyebarkan narasi perdamaian, bukan hanya meliput konflik.
Tantangan untuk mengimplementasikan visi ini sangat besar. Polarisasi politik, ekstremisme, dan narasi kebencian yang mudah menyebar melalui platform digital, menjadi penghalang utama. Diperlukan ketekunan dan keberanian untuk melawan arus yang dominan dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal.
Pernyataan Kardinal Pizzaballa ini bukan sekadar observasi, melainkan sebuah seruan mendalam. Ia mengingatkan dunia bahwa perdamaian bukanlah produk instan, melainkan hasil dari proses panjang penanaman nilai-nilai luhur yang mengakar dalam setiap aspek kehidupan. Tanpa fondasi budaya ini, krisis di Timur Tengah, dan di banyak belahan dunia lainnya, akan terus menjadi bayang-bayang yang tak kunjung sirna.
Wawasan dari Yerusalem ini relevan secara global, menekankan bahwa kestabilan jangka panjang bergantung pada kapasitas masyarakat untuk merangkul dan mempraktikkan perdamaian sebagai identitas kolektif, bukan sekadar tujuan politis semata di tahun 2026. Krisis ini merupakan refleksi dari defisit budaya perdamaian yang mendalam.
