Debby Wijaya
Tirana — Ribuan warga Albania kembali membanjiri jalanan ibu kota Tirana dan kota-kota pesisir lainnya, melanjutkan gelombang protes ke-42 secara beruntun menentang pembangunan proyek resort mewah yang terafiliasi dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Demonstrasi ini terjadi pekan kedua bulan Juli 2026, menyuarakan kekhawatiran mendalam atas dampak lingkungan, transparansi investasi, serta potensi dominasi kepentingan asing terhadap kedaulatan negara.
Aksi massa yang telah berlangsung lebih dari sebulan ini, dipicu oleh kecurigaan publik terhadap proses perizinan dan dampak ekologis jangka panjang dari resort yang rencananya akan dibangun di sepanjang garis pantai Adriatik yang masih alami. Para demonstran menuntut pemerintah Albania untuk segera meninjau ulang dan membatalkan proyek tersebut.
Proyek kontroversial ini melibatkan sebuah perusahaan investasi yang memiliki hubungan bisnis dengan Organisasi Trump, memicu kekhawatiran akan pengaruh politik dan ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat lokal dan ekosistem pesisir.
“Ini bukan hanya tentang resort. Ini tentang masa depan Albania, tentang tanah air kita, dan siapa yang memiliki hak atasnya,” tegas Elira Hoxha, seorang aktivis lingkungan yang menjadi salah satu koordinator aksi, dalam orasinya. Ia menyoroti minimnya konsultasi publik dan kecepatan persetujuan proyek.
Sejak awal pengumumannya pada akhir tahun 2025, proyek resort Trump ini memang telah menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok konservasi, akademisi, dan partai oposisi. Mereka mempertanyakan standar lingkungan dan manfaat ekonomi riil bagi penduduk setempat.
Pemerintah Albania, melalui Kementerian Pariwisata dan Lingkungan Hidup, sebelumnya menyatakan bahwa investasi asing tersebut akan membawa lapangan kerja dan meningkatkan citra pariwisata negara. Namun, janji-janji ini belum cukup meredakan gelombang kemarahan publik.
Mantan Presiden AS Donald Trump sendiri tidak secara langsung terlibat dalam operasional proyek sehari-hari, tetapi asosiasi namanya cukup untuk memicu gelombang sentimen anti-investasi yang dianggap eksploitatif. Namanya sering menjadi magnet kontroversi, baik di dalam maupun luar negeri.
Situasi ini juga menarik perhatian pengamat politik internasional. Beberapa analis melihat protes di Albania ini sebagai bagian dari tren global di mana masyarakat sipil semakin vokal menuntut akuntabilitas dari proyek-proyek pembangunan berskala besar, terutama yang melibatkan entitas asing.
Masyarakat Albania memiliki sejarah panjang perjuangan untuk kedaulatan dan keadilan. Insiden ini, bagi banyak warga, mengingatkan pada periode ketika kepentingan asing seringkali mendikte kebijakan domestik, sebuah memori yang ingin mereka hindari terulang kembali.
Meskipun protes berlangsung damai, intensitas dan durasi aksi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas politik dan iklim investasi di Albania. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menarik investasi dan mendengarkan aspirasi rakyat.
Para demonstran berjanji akan melanjutkan aksi mereka hingga tuntutan pembatalan proyek resort Trump dipenuhi. Mereka menyerukan transparansi penuh dan partisipasi publik yang lebih besar dalam setiap keputusan yang menyangkut sumber daya alam dan lingkungan Albania.
Lingkungan pesisir Albania yang kaya akan keanekaragaman hayati terancam oleh potensi pembangunan yang masif. Para ahli lingkungan memperingatkan tentang kerusakan ekosistem laut dan darat jika proyek ini terus berjalan tanpa studi dampak yang memadai.
Pembangunan resort ini juga berpotensi mengancam mata pencarian nelayan lokal dan petani di sekitar area yang diusulkan. Mereka khawatir akan tergusur dan kehilangan akses ke sumber daya alam yang telah mereka manfaatkan turun-temurun.
Para pemimpin oposisi mendesak parlemen untuk membentuk komite investigasi independen guna meninjau seluruh aspek proyek, mulai dari proses tender hingga potensi pelanggaran hukum dan etika.
Gelombang unjuk rasa ke-42 ini menandakan resistensi yang kuat dari masyarakat sipil Albania. Tekanan publik yang berkelanjutan ini menjadi ujian bagi pemerintahan Perdana Menteri Edi Rama, yang harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tuntutan keadilan lingkungan dan sosial.
