Demian Sahputra
JAKARTA — Hakim Agung Dr. Budi Santoso, yang tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Daycare Little Aresha, secara mengejutkan mengklaim bahwa ia hanya "meminjamkan identitas" untuk keperluan administrasi lembaga penitipan anak tersebut. Pernyataan ini muncul pada awal Februari 2026, menyusul sorotan publik atas dugaan pelanggaran standar operasional dan perizinan yang menjerat daycare di bilangan Jakarta Selatan itu. Klaim ini disampaikan dalam konferensi pers mendadak, menimbulkan pertanyaan serius mengenai etika dan integritas pejabat peradilan.
Keterlibatan seorang Hakim Agung dalam struktur Dewan Pembina sebuah entitas bisnis, meskipun nirlaba, telah memicu perdebatan sengit di kalangan pegiat hukum dan masyarakat. Nama Dr. Budi Santoso tertera jelas dalam akta pendirian dan dokumen legal Daycare Little Aresha sejak tahun 2023, memberikan kesan adanya dukungan penuh dari figur peradilan terkemuka terhadap operasionalnya.
Sorotan terhadap Daycare Little Aresha sendiri berawal dari laporan orang tua murid mengenai standar keamanan anak yang kurang memadai serta dugaan ketidaksesuaian perizinan operasional dengan kapasitas yang ditawarkan. Investigasi awal oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mengindikasikan adanya beberapa pelanggaran administratif yang substansial.
Saat dimintai konfirmasi oleh media, Dr. Budi Santoso menyatakan keterkejutannya atas munculnya namanya di dokumen formal. "Saya hanya dimintai tolong oleh seorang kerabat dekat untuk menempatkan nama saya sebagai salah satu anggota dewan pembina, sekadar formalitas. Saya tidak pernah terlibat dalam operasional sehari-hari atau pengambilan keputusan strategis daycare tersebut," ujar Dr. Budi Santoso dengan nada membela diri di hadapan wartawan.
Ia melanjutkan, bantuan tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk mendukung inisiatif pendidikan anak usia dini yang dinilai mulia. Namun, ia mengaku tidak menyadari implikasi etis dan potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dari pencantuman namanya sebagai Hakim Agung.
Klaim "pinjam identitas" ini segera menarik perhatian Komisi Yudisial (KY), lembaga pengawas etika hakim. Juru Bicara KY, Dr. Retno Wulandari, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menelaah kasus ini. "Setiap hakim, apalagi pada level tertinggi, wajib menjaga independensi dan menghindari segala bentuk potensi konflik kepentingan yang dapat merusak citra peradilan," tegas Dr. Retno.
Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, seorang hakim harus bersikap profesional dan menjaga martabat jabatan, termasuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persepsi publik mengenai keberpihakan atau penyalahgunaan pengaruh. Meskipun Daycare Little Aresha berstatus nirlaba, kehadiran seorang Hakim Agung dalam struktur dewan pembina dapat dianggap sebagai bentuk dukungan implisit yang berpotensi memengaruhi proses hukum jika lembaga tersebut menghadapi masalah.
Praktik "pinjam identitas" atau nama, meskipun seringkali dianggap sepele dalam lingkaran pertemanan atau kekerabatan, memiliki konsekuensi hukum dan etika yang serius bagi pejabat publik, terutama hakim. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran atau kerugian yang diakibatkan oleh entitas yang namanya dipinjamkan tersebut.
Dr. Fajar Nugroho, pakar hukum tata negara dari Universitas Bhineka, mengomentari bahwa klaim "pinjam identitas" tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab. "Pencantuman nama dalam akta pendirian atau struktur organisasi memiliki konsekuensi hukum. Seorang pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan penggunaan identitasnya, terlepas dari niat awal. Ini adalah isu transparansi dan akuntabilitas," jelas Dr. Fajar.
Kasus ini menyoroti perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai batas-batas etika dan profesionalisme bagi seluruh pejabat peradilan. Integritas sistem hukum sangat bergantung pada kepercayaan publik, yang dapat terkikis oleh setiap tindakan, baik disengaja maupun tidak, yang menimbulkan keraguan akan independensi hakim.
Komisi Yudisial diperkirakan akan memanggil Dr. Budi Santoso untuk meminta klarifikasi lebih lanjut dan akan melakukan investigasi mendalam terhadap aspek etika. Keputusan akhir dari KY akan sangat penting dalam menentukan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Hakim Agung di Indonesia pada tahun 2026.
Publik menanti dengan cermat bagaimana kasus ini akan berujung, sebagai tolok ukur komitmen lembaga peradilan terhadap penegakan etika dan integritas di tengah kompleksitas kehidupan sosial dan profesional.
