Angela Stefani
JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Selasa pagi, 23 November 2026, menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) di kawasan Kebayoran Baru. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan intensif terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan beberapa mega proyek infrastruktur strategis nasional yang ditaksir merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Penggeledahan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini difokuskan pada beberapa unit kerja penting, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Biro Perencanaan. Petugas berseragam lengkap memasuki ruang-ruang kerja, menyita sejumlah dokumen fisik, perangkat komputer, serta data elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan proyek-proyek bermasalah tersebut.
Kepala Kejati DKI Jakarta, Bapak R. Wijayanto, dalam keterangan pers singkatnya di lokasi, membenarkan adanya penggeledahan. "Ini adalah langkah proaktif kami dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan hasil penyelidikan awal tim intelijen Kejati. Kami memiliki bukti permulaan yang cukup kuat untuk menduga adanya penyimpangan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek-proyek besar di lingkungan Kementerian PU," ujarnya.
Wijayanto menekankan bahwa penyelidikan ini akan dilakukan secara transparan dan profesional. "Kami berkomitmen untuk membongkar tuntas praktik korupsi, siapapun pelakunya. Tidak ada kompromi dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang menyangkut anggaran pembangunan infrastruktur vital bagi rakyat," tambahnya.
Dugaan korupsi ini disinyalir berkaitan dengan setidaknya tiga proyek besar yang berlangsung dalam kurun waktu 2024-2026, salah satunya adalah Proyek Revitalisasi Jaringan Irigasi Nasional di Pulau Sumatera dengan nilai anggaran mencapai Rp3,5 triliun. Modus operandi yang terindikasi meliputi penggelembungan harga (mark-up), rekayasa tender, hingga penerimaan gratifikasi oleh sejumlah oknum pejabat.
Juru Bicara Kementerian PU, Ibu Prita Sari, menyatakan pihak kementerian siap memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang berjalan. "Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk kooperatif dengan penyidik Kejati. Kementerian menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparasi dalam setiap proyek. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, kami tidak akan segan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku," tegas Prita.
Penyitaan barang bukti menjadi krusial untuk mengungkap jaringan pelaku dan jumlah kerugian negara secara pasti. Dokumen-dokumen kontrak, laporan keuangan, serta rekaman komunikasi internal diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai alur penyimpangan yang terjadi.
Setelah penggeledahan, Kejati DKI Jakarta dijadwalkan akan segera memanggil sejumlah saksi dari internal Kementerian PU maupun pihak ketiga, termasuk kontraktor dan konsultan proyek. Tahap ini diharapkan dapat mengerucutkan daftar nama-nama yang diduga terlibat, sebelum dilakukan penetapan tersangka.
Kasus ini menambah daftar panjang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menjadi perhatian serius pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden saat ini (2026). Komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi terus digaungkan.
Praktisi hukum pidana dari Universitas Jayapura, Dr. Anton Budiman, menyambut baik langkah berani Kejati DKI Jakarta. "Penggeledahan ini memberikan sinyal kuat bahwa penegak hukum tidak gentar menghadapi kasus korupsi, bahkan di kementerian sekalipun. Ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini ditangani secara profesional hingga tuntas. Pengungkapan dugaan korupsi di sektor infrastruktur, yang kerap menjadi 'lahan basah' bagi praktik lancung, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pejabat yang berani menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
Penyelidikan mendalam akan terus berlanjut. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, terutama terkait dengan potensi penetapan tersangka dan pengembalian aset negara yang telah dikorupsi.
