Angela Stefani
ROMA — Kebijakan tunjangan keluarga universal atau Assegno Unico yang digulirkan oleh Institut Nasional Jaminan Sosial (INPS) di Italia, justru menunjukkan paradoks merugikan: alih-alih mendorong, skema ini justru menghambat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Temuan ini memicu perdebatan serius mengenai efektivitas program sosial dalam konteks pasar kerja modern, terutama pada tahun 2026 ini, di mana kebutuhan akan tenaga kerja produktif semakin mendesak.
Penelitian terbaru dari sejumlah ekonom dan lembaga riset independen mengindikasikan bahwa Assegno Unico, yang dirancang untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai bentuk tunjangan keluarga, secara tidak langsung menurunkan insentif bagi wanita untuk kembali bekerja atau mempertahankan pekerjaan mereka. Alasan utamanya adalah perimbangan finansial yang membuat biaya penitipan anak atau beban pekerjaan rumah tangga menjadi kurang sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah.
INPS, sebagai badan utama yang mengelola jaminan sosial di Italia, kini menghadapi tekanan untuk mengevaluasi kembali dampak komprehensif dari Assegno Unico. Tujuannya adalah memastikan bahwa dukungan finansial yang diberikan tidak justru menciptakan ketergantungan atau meminggirkan potensi ekonomi perempuan.
"Kami melihat adanya tren yang mengkhawatirkan," ujar Dr. Elisa Bianchi, ekonom dari Universitas Roma La Sapienza, dalam sebuah seminar daring pekan lalu. "Meskipun niat di balik Assegno Unico sangat baik, implementasinya perlu disesuaikan agar tidak menjadi disinsentif bagi pekerja wanita. Kita harus memastikan kebijakan ini memberdayakan, bukan membatasi."
Para ahli mengusulkan agar pemerintah Italia lebih fokus pada alternatif kebijakan yang terbukti efektif dalam mendukung kerja perempuan. Dua di antaranya adalah bonus penitipan anak (bonus nidi) dan adopsi luas model kerja cerdas (smart working).
Bonus penitipan anak secara langsung mengurangi beban finansial keluarga dalam mengakses layanan penitipan anak berkualitas, sehingga memudahkan orang tua, khususnya ibu, untuk kembali bekerja. Skema ini telah sukses diterapkan di beberapa kota dan menunjukkan dampak positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
Sementara itu, adopsi smart working, atau kerja fleksibel, memungkinkan wanita untuk menyeimbangkan tuntutan karier dan tanggung jawab keluarga dengan lebih baik. Model ini, yang semakin relevan pascapandemi, terbukti meningkatkan retensi karyawan dan produktivitas, serta mengurangi angka pengangguran perempuan.
"Pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni harus mempertimbangkan ulang prioritas dalam kebijakan sosial," kata seorang sumber dekat Kementerian Tenaga Kerja, yang enggan disebutkan namanya. "Investasi pada infrastruktur pendukung seperti penitipan anak dan mempromosikan budaya kerja yang fleksibel jauh lebih krusial dibandingkan hanya memberikan tunjangan langsung yang berpotensi memiliki efek bumerang."
Isu ini semakin kompleks dengan realitas demografis Italia yang terus menua. Penurunan tingkat kelahiran dan peningkatan harapan hidup berdampak langsung pada keberlanjutan sistem pensiun nasional.
Data terbaru dari INPS menunjukkan bahwa sejak tahun 1995, rata-rata waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mencapai usia pensiun telah meningkat secara signifikan, yakni sekitar 7 tahun 3 bulan. Fenomena ini menambah tekanan pada generasi muda dan pekerja produktif untuk menopang sistem jaminan sosial yang semakin berat.
Kenaikan usia pensiun ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari tantangan struktural yang dihadapi Italia dalam menjaga keseimbangan antara jumlah pekerja aktif dan pensiunan. Ini memiliki implikasi besar terhadap perencanaan keuangan individu dan stabilitas ekonomi makro.
Seiring dengan perayaan 80 tahun emansipasi wanita, di mana Walikota Gualtieri menyoroti pencapaian luar biasa kaum perempuan, ironisnya kebijakan baru justru berpotensi memundurkan capaian tersebut dalam aspek ekonomi. Peningkatan usia pensiun dan hambatan kerja perempuan menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Terkait dengan konteks luas pencapaian perempuan, artikel Perayaan 80 Tahun Emansipasi Wanita: Gualtieri Soroti Pencapaian Luar Biasa memberikan perspektif tambahan.
Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat merumuskan strategi yang lebih holistik. Strategi ini harus mempertimbangkan tidak hanya bantuan finansial, tetapi juga dukungan struktural yang memungkinkan wanita untuk berpartisipasi penuh dalam angkatan kerja tanpa mengorbankan peran keluarga mereka.
Reformasi sistem pensiun juga menjadi agenda mendesak. Perluasan opsi pensiun fleksibel atau insentif bagi pekerja untuk tetap produktif di usia senja dapat menjadi solusi yang mitigatif. Ini juga harus dibarengi dengan reformasi pajak yang mendorong investasi pada sumber daya manusia.
Dalam menghadapi kompleksitas ini, Italia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan dalam merancang kebijakan sosial yang benar-benar progresif. Kebijakan yang tidak hanya memberikan jaring pengaman, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana kontribusi setiap warga negara, terutama perempuan, dihargai dan didukung secara optimal.
