Edward DP Situmorang
LONDON — Inggris pekan ini memprakarsai pembentukan koalisi maritim internasional yang melibatkan 35 negara guna mengamankan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan energi global. Langkah mengejutkan ini ditandai dengan absennya partisipasi Amerika Serikat, memicu spekulasi mengenai pergeseran signifikan dalam dinamika aliansi barat menghadapi ketegangan di kawasan Teluk.
Inisiatif London muncul di tengah eskalasi ketegangan yang berkelanjutan di Timur Tengah, menyusul serangkaian insiden terhadap kapal tanker dan ancaman terhadap pelayaran komersial. Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, merupakan salah satu chokepoint maritim terpenting di dunia, dengan sekitar seperlima pasokan minyak global melewatinya setiap hari. Stabilitas di perairan ini sangat krusial bagi perekonomian dunia.
Kementerian Luar Negeri Inggris mengumumkan bahwa koalisi ini terdiri dari negara-negara Eropa, Asia, dan Afrika yang memiliki kepentingan langsung dalam perdagangan maritim dan keamanan regional. Meskipun rincian lengkap daftar negara belum dipublikasikan, sumber diplomatik menyebutkan anggota kunci dari Uni Eropa, negara-negara Teluk tertentu, dan kekuatan maritim Asia turut serta dalam dialog awal.
Absennya Amerika Serikat dari koalisi ini menjadi sorotan utama. Para pengamat geopolitik menafsirkan keputusan ini sebagai cerminan divergensi strategi antara London dan Washington terkait penanganan isu keamanan di Teluk. Beberapa pihak berpendapat, Inggris berupaya menegaskan otonomi kebijakan luar negerinya yang lebih independen, sementara yang lain melihatnya sebagai respons terhadap potensi perubahan prioritas kebijakan luar negeri Washington di tahun 2026.
"Keamanan maritim bukan hanya tanggung jawab satu atau dua negara, melainkan upaya kolektif yang membutuhkan komitmen dari semua pihak yang bergantung pada jalur perdagangan bebas," ujar seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah konferensi pers, menyoroti pendekatan multinasional koalisi ini. Ia menambahkan bahwa operasi akan berfokus pada patroli pencegahan, pertukaran intelijen, dan latihan gabungan.
Hingga berita ini diturunkan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi terkait pengecualian mereka dari inisiatif Inggris. Namun, secara tidak resmi, beberapa sumber menyebutkan Washington tetap memantau situasi dan menghormati hak setiap negara untuk membentuk aliansi pertahanan mereka sendiri, meskipun ada kekhawatiran tentang potensi fragmentasi upaya keamanan global.
Pembentukan koalisi tanpa AS ini berpotensi mengubah arsitektur keamanan di Teluk Persia secara signifikan. Ini bisa menjadi preseden bagi pembentukan aliansi ad hoc lainnya yang beroperasi di luar kerangka tradisional yang didominasi AS. Pergeseran ini mungkin menandai era baru diplomasi keamanan, di mana negara-negara menengah memainkan peran yang lebih sentral dalam menanggapi krisis regional.
Meskipun ambisius, koalisi baru ini menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi operasional antara 35 negara dengan doktrin militer dan kemampuan yang beragam akan menjadi ujian besar. Selain itu, legitimasi koalisi di mata hukum internasional dan negara-negara regional yang tidak terlibat juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjangnya.
Reaksi dari Iran, negara yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, diprediksi akan menjadi kunci. Teheran secara historis menentang kehadiran militer asing di Teluk, menganggapnya sebagai destabilisasi. Pengumuman ini mungkin akan meningkatkan kewaspadaan Iran, meski koalisi menegaskan niatnya semata-mata untuk menjaga kebebasan navigasi, bukan konfrontasi.
"Langkah Inggris ini adalah pernyataan kuat tentang 'Global Britain' pasca-Brexit yang ingin menunjukkan kepemimpinan di panggung dunia," kata Dr. Anya Sharma, seorang analis geopolitik dari University of London. "Namun, ini juga menunjukkan keretakan dalam aliansi transatlantik dan pertanyaan tentang kesiapan negara-negara Eropa untuk mengisi kekosongan keamanan tanpa dukungan penuh AS."
Keberhasilan koalisi ini akan bergantung pada kemampuannya untuk beroperasi secara efektif, mempertahankan konsensus di antara para anggotanya, dan secara meyakinkan mencegah insiden di Selat Hormuz tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Dunia akan mengamati apakah inisiatif Inggris ini dapat menjadi model baru bagi keamanan kolektif di perairan strategis lainnya.
