Chandra Wijayanto
ISLAMABAD — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas menyusul kebuntuan perundingan diplomatik yang diselenggarakan di Islamabad, Pakistan, pekan ini. Delegasi kedua negara gagal mencapai titik temu substansial mengenai sejumlah isu fundamental, terutama lima poin krusial yang terus menjadi ganjalan utama dalam upaya meredakan friksi regional dan global di tahun 2026 ini.
Pertemuan yang berlangsung tertutup selama tiga hari ini awalnya digadang-gadang dapat membuka jalan bagi dialog konstruktif, bahkan potensi revitalisasi perjanjian nuklir sebelumnya. Namun, harapan itu pupus ketika kedua belah pihak menunjukkan posisi yang kaku pada isu-isu sensitif yang telah berlarut-larut.
Ganjalan pertama adalah rezim sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Teheran menuntut pencabutan total sanksi yang mereka nilai mencekik perekonomian nasional dan secara langsung melanggar semangat perjanjian internasional. Iran menekankan bahwa keberlanjutan sanksi adalah penghalang utama bagi kepercayaan dan kolaborasi.
Washington, di sisi lain, bersikukuh mempertahankan sebagian sanksi yang mereka klaim terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dukungan Iran terhadap kelompok yang dianggap teroris. Pemerintahan AS menekankan bahwa sanksi tersebut merupakan alat vital untuk menekan perilaku Iran yang dianggap mengganggu stabilitas global, terlepas dari hasil negosiasi nuklir.
Poin ganjalan kedua berpusat pada program nuklir Iran itu sendiri. Amerika Serikat dan sekutunya menuntut pembatasan ketat pada tingkat pengayaan uranium Iran serta akses inspeksi tanpa batas bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir Iran. Langkah ini dinilai esensial untuk mencegah pengembangan senjata nuklir.
Sebaliknya, Iran berpegang teguh pada haknya untuk mengembangkan program nuklir sipil sesuai Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), menolak apa yang mereka anggap sebagai pembatasan diskriminatif. Teheran bersikeras bahwa program mereka semata-mata untuk tujuan damai, termasuk energi dan medis, serta menolak intrusi berlebihan.
Isu ketiga yang menyulitkan perundingan adalah pengaruh regional Iran. Amerika Serikat dan negara-negara Teluk Arab terus menyuarakan keprihatinan mendalam atas dukungan Teheran terhadap berbagai kelompok non-negara dan milisi di Irak, Suriah, Yaman, dan Lebanon. Washington menuntut Iran mengurangi intervensi ini, yang dinilai memperparah konflik di Timur Tengah.
Pemerintah Iran secara konsisten membela kebijakannya di Timur Tengah sebagai respons sah terhadap ancaman regional dan dukungan bagi sekutunya. Mereka menolak tuduhan intervensi agresif, sebaliknya menuduh AS dan sekutunya destabilisasi kawasan melalui kebijakan luar negeri mereka.
Ganjalan keempat bersifat kemanusiaan, yakni nasib tahanan dan warga negara yang ditahan di kedua negara. Beberapa warga negara Amerika Serikat masih mendekam di penjara Iran, seringkali atas tuduhan spionase. Di sisi lain, Iran menuntut pembebasan warga Iran yang ditahan di AS atau di negara ketiga atas permintaan Washington, terkait pelanggaran sanksi. Isu ini sering menjadi alat tawar-menawar yang sensitif dan emosional.
Terakhir, namun tak kalah penting, adalah tuntutan Iran akan jaminan masa depan dari Washington. Mengingat pengalaman pahit penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian nuklir JCPOA pada tahun 2018, Teheran menginginkan jaminan bahwa kesepakatan apa pun yang dicapai tidak akan dengan mudah dibatalkan oleh perubahan administrasi di AS.
Namun, pemerintahan Amerika Serikat enggan memberikan jaminan politik yang mengikat pemerintahan berikutnya. Konstitusi AS memberikan fleksibilitas kebijakan luar negeri kepada setiap presiden yang menjabat, membuat janji semacam itu sulit untuk direalisasikan secara hukum. Ketidakpastian ini menjadi bayangan besar atas setiap upaya diplomasi jangka panjang.
Perundingan di Islamabad berakhir tanpa pernyataan bersama yang substansial, menggarisbawahi dalamnya jurang perbedaan antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, kedua delegasi sepakat untuk tetap membuka saluran komunikasi, meskipun tanpa jadwal pasti untuk pertemuan berikutnya.
Analis politik dan hubungan internasional menilai bahwa tanpa konsesi signifikan dari kedua belah pihak, jalan menuju normalisasi hubungan atau bahkan de-eskalasi ketegangan akan tetap terjal. Lima ganjalan ini, yang sarat dengan implikasi historis dan geopolitik, menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan kreatif dari Tehran maupun Washington.
