Dodi Irawan
JAKARTA — Kolonel Fredy, seorang pakar hukum militer terkemuka, secara mengejutkan menyampaikan pandangannya mengenai proses peradilan yang melibatkan Andrie Yunus di Pengadilan Militer. Pada Selasa siang, 15 April 2026, ia menegaskan bahwa kasus serupa memiliki potensi besar untuk ditolak apabila disidangkan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN). Pernyataan tersebut sontak memantik diskursus publik tentang perbedaan yurisdiksi antara peradilan militer dan sipil dalam penanganan perkara.
Komentar Kolonel Fredy tersebut disampaikan di sela-sela sebuah seminar tentang reformasi sistem peradilan di Jakarta Pusat. Menurutnya, kompleksitas dakwaan terhadap Andrie Yunus, yang menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin militer, mensyaratkan penanganan khusus sesuai hukum militer.
"Jika kasus Andrie Yunus ini masuk ke Pengadilan Negeri, kemungkinan besar jaksa penuntut umum akan menghadapi kesulitan dalam merumuskan dakwaan yang bisa diterima secara prosedural. Ada aspek-aspek militer yang tidak relevan di PN, yang justru menjadi inti perkara di Pengadilan Militer," ujar Kolonel Fredy dengan lugas.
Andrie Yunus, seorang perwira menengah yang namanya mencuat dalam beberapa pekan terakhir, kini menghadapi serangkaian tuntutan di Pengadilan Militer. Detail dakwaan meliputi pelanggaran kode etik militer dan dugaan tindak pidana umum yang terjadi dalam lingkup kedinasan. Sidang perdananya telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan.
Situasi ini kembali menyoroti polemik lama mengenai batasan kewenangan antara dua sistem peradilan di Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur bahwa oditur militer berwenang menuntut tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit. Namun, beberapa kalangan berpendapat bahwa tindak pidana umum seharusnya disidangkan di peradilan sipil, terlepas dari status pelaku sebagai militer.
Pernyataan Kolonel Fredy seolah mempertegas adanya celah hukum yang membuat peradilan militer menjadi satu-satunya jalur yang efektif untuk mengadili perkara semacam ini. Ia menekankan pentingnya memahami konteks kejahatan yang terjadi dalam lingkungan militer, yang seringkali melibatkan hierarki dan komando.
"Kasus-kasus yang melibatkan personel militer, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau pelanggaran disiplin internal, harus ditangani dengan perspektif yang berbeda. Alat bukti dan prosedur pemeriksaan di Pengadilan Militer dirancang khusus untuk itu," tambahnya, merujuk pada kekhususan hukum militer.
Pengamat hukum pidana dari Universitas Pancasila, Profesor Dr. Siti Nuraini, menyambut baik diskusi yang dipicu oleh Kolonel Fredy. "Pernyataan ini krusial untuk membuka wawasan publik tentang kompleksitas yurisdiksi. Seringkali, masyarakat awam tidak memahami mengapa seorang anggota militer harus diadili di Pengadilan Militer, padahal melakukan tindak pidana yang umum," jelas Profesor Siti saat dihubungi terpisah.
Profesor Siti menambahkan bahwa reformasi peradilan militer terus digulirkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, esensi yurisdiksi masih menjadi perdebatan intensif di kalangan pakar hukum dan praktisi.
Sidang kasus Andrie Yunus sendiri dijadwalkan akan berlanjut pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kasus ini diperkirakan akan menjadi tonggak penting dalam pembahasan mengenai harmonisasi atau pemisahan lebih lanjut antara sistem peradilan militer dan sipil di masa mendatang.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap prajurit yang melanggar hukum akan menghadapi konsekuensi setimpal. Pernyataan tersebut kerap kali disuarakan oleh Menteri Pertahanan dalam berbagai kesempatan.
Beberapa kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia juga mendesak agar kasus-kasus pidana umum yang melibatkan militer dapat sepenuhnya diserahkan kepada peradilan sipil. Mereka berargumen bahwa hal ini akan menjamin keadilan yang lebih universal dan mencegah kesan impunitas.
Akan tetapi, pihak militer berkeras bahwa beberapa pelanggaran yang terkait langsung dengan kedinasan dan disiplin harus tetap ditangani oleh sistem internal. Argumentasi mereka bertumpu pada kekhususan profesi dan kebutuhan menjaga profesionalisme serta integritas institusi.
Kasus Andrie Yunus menjadi representasi nyata dari tarik-menarik yurisdiksi ini. Implikasi putusan pengadilan terhadap Andrie Yunus tidak hanya akan mempengaruhi karirnya, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan.
Publik menanti dengan seksama bagaimana persidangan ini akan berkembang dan apakah akan ada upaya revisi legislasi terkait yurisdiksi peradilan militer. Diskusi yang dipantik Kolonel Fredy telah berhasil membawa isu ini kembali ke permukaan perbincangan nasional, memaksa semua pihak untuk merenungkan kembali batasan-batasan hukum yang berlaku.
