Angel Doris
JAKARTA — Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan program pemusnahan ikan sapu-sapu. Desakan ini muncul pada awal tahun 2026, menyusul kekhawatiran serius akan potensi ikan invasif tersebut kembali beredar di pasar konsumsi, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem perairan lokal.
Anggota Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan pasca-penangkapan, memungkinkan sebagian ikan sapu-sapu yang seharusnya dimusnahkan justru berakhir di tangan pedagang nakal. “Kami menerima laporan dan melihat indikasi bahwa ikan sapu-sapu, yang telah dikategorikan sebagai hama dan berpotensi mengandung zat berbahaya, masih saja ditemukan di beberapa lapak pasar tradisional,” ungkap seorang perwakilan NasDem dalam rapat internal komisi pekan lalu.
Ikan sapu-sapu atau Pleco (Hypostomus plecostomus) dikenal sebagai spesies invasif yang memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Populasi ikan ini telah membludak di berbagai sungai dan waduk di Jakarta, termasuk Waduk Pluit, Kali Ciliwung, dan Kali Krukut, mendesak spesies ikan asli dan merusak kualitas air.
Penelitian ilmiah yang dilakukan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa ikan sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar Jakarta berisiko mengakumulasi logam berat seperti merkuri dan timbal. Konsumsi ikan jenis ini, terutama dalam jumlah banyak, berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan serius pada manusia, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital dalam jangka panjang.
Selain dampak kesehatan, kehadiran ikan sapu-sapu juga membawa kerugian ekologis signifikan. Ikan ini berkompetisi dengan spesies asli dalam memperebutkan pakan dan ruang hidup, serta merusak struktur dasar perairan dengan kebiasaannya mengaduk sedimen. Kondisi ini memperburuk kualitas habitat bagi biota air lainnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang telah meluncurkan berbagai program penangkapan dan pemusnahan massal ikan sapu-sapu. Sejumlah operasi telah berhasil mengangkat tonan ikan tersebut dari perairan ibu kota. Namun, efektivitas program ini dipertanyakan jika tidak disertai dengan mekanisme pemusnahan yang ketat dan terpusat.
NasDem menyoroti celah pengawasan pada tahap akhir. “Pemerintah harus memastikan ada protokol yang jelas mengenai bagaimana ikan-ikan ini ditangani setelah ditangkap. Jangan sampai ada kebocoran yang membuat ikan-ikan ini lolos ke pasar, baik secara utuh maupun setelah diolah menjadi produk lain,” tambah perwakilan fraksi tersebut, menekankan perlunya sistem rantai pengawasan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Solusi yang diusulkan antara lain penetapan lokasi pemusnahan khusus yang steril dan diawasi ketat, serta pelibatan pihak berwenang untuk mengawasi seluruh proses. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat bersinergi dalam menyusun dan menerapkan regulasi yang lebih tegas.
Edukasi kepada masyarakat juga menjadi pilar penting dalam upaya ini. Warga Jakarta perlu memahami betul bahaya konsumsi ikan sapu-sapu dan peran mereka dalam melaporkan praktik jual beli ilegal. Kampanye kesadaran publik secara masif dapat mencegah masyarakat menjadi korban dan sekaligus mendukung upaya pemerintah.
Pemerintah diharapkan segera merespons desakan ini dengan tindakan konkret. Implementasi kebijakan yang ketat dan transparan menjadi kunci keberhasilan upaya pengendalian ikan sapu-sapu. Tanpa pengawasan yang memadai, risiko kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem perairan akan terus membayangi ibu kota.
Potensi sanksi bagi individu atau pihak yang terlibat dalam peredaran ikan sapu-sapu di pasar juga perlu dipertegas dan ditegakkan secara konsisten. Ini akan memberikan efek jera dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan serta kesehatan lingkungan.
Meskipun beberapa nelayan tradisional mungkin mengandalkan penjualan ikan sapu-sapu sebagai sumber pendapatan, pemerintah perlu mencari solusi alternatif atau program pemberdayaan untuk mengalihkan mata pencaharian mereka agar tidak bergantung pada ikan yang berbahaya tersebut. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lingkungan menjadi esensial untuk menemukan solusi komprehensif dan berkelanjutan.
Inisiatif ini bukan hanya tentang memusnahkan ikan, melainkan juga tentang melindungi sumber daya alam dan menjamin kualitas hidup warga Jakarta. NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tercapai solusi yang tuntas dan efektif, demi Jakarta yang lebih sehat dan lestari.
Pada akhirnya, peran aktif semua pihak, mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana di lapangan, hingga masyarakat luas, sangat dibutuhkan. Keberlanjutan program pemusnahan dan pengawasan yang ketat adalah investasi jangka panjang untuk lingkungan hidup yang lebih baik dan kesehatan publik yang terjamin di ibu kota.
