Edward DP Situmorang
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (26/5/2026) mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang mempersilakan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk “kabur” jika dirasa sudah tidak nyaman berada di tanah air. Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan dalam sebuah sesi dialog terbuka bersama para ekonom dan pengamat kebijakan publik di Istana Negara, memicu beragam interpretasi dan diskusi sengit di tengah masyarakat.
Diskusi yang membahas proyeksi stabilitas ekonomi global serta tantangan geopolitik regional menjadi latar belakang utama komentar tersebut. Sejumlah pihak menilai pernyataan Presiden Prabowo bukan ajakan literal untuk eksodus, melainkan sebuah metafora kuat untuk menekankan pentingnya membangun rasa nyaman dan optimisme di kalangan WNI.
Sumber dari lingkaran Istana menyebut, pernyataan tersebut merupakan bagian dari retorika Presiden yang kerap menggunakan diksi lugas untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan kesadaran akan kondisi negara. Ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyampaikan kalimat yang memancing perhatian publik demi menyoroti isu-isu krusial.
Pernyataan tersebut segera menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial dan perbincangan publik. Sebagian masyarakat menyambutnya dengan tawa dan menganggapnya sebagai gaya bicara khas sang Presiden, sementara yang lain merasa prihatin dan mencari klarifikasi lebih lanjut mengenai maksud sebenarnya.
Analis politik Dr. Indah Permatasari dari Universitas Bhayangkara menafsirkan bahwa Presiden Prabowo mungkin sedang menguji mentalitas kebangsaan. “Ini bisa jadi strategi untuk melihat seberapa besar kepercayaan publik terhadap negara di tengah ketidakpastian. Presiden mungkin ingin menegaskan bahwa negara harus menjadi tempat di mana setiap warga merasa aman dan betah, bukan tempat yang ingin ditinggalkan,” ujarnya.
Namun, ekonom senior Prof. Dr. Budi Santoso dari Lembaga Riset Ekonomi Nasional berpendapat, “Meskipun niatnya baik untuk memotivasi, penggunaan frasa ‘kabur’ bisa menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu, terutama bagi investor asing atau WNI yang memiliki pilihan untuk menetap di luar negeri. Komunikasi publik perlu dikelola lebih hati-hati di masa-masa sensitif seperti sekarang.”
Melalui Sekretaris Kabinet, Dr. Ari Pradana, pemerintah menegaskan bahwa konteks pernyataan Presiden Prabowo adalah dorongan agar pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bahu-membahu menciptakan kondisi negara yang lebih baik, sehingga WNI tidak memiliki alasan untuk pergi. “Bapak Presiden ingin menekankan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan dan kemajuan bangsa ini,” jelas Dr. Ari.
Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyoroti isu-isu sensitif seperti lapangan kerja, kualitas hidup, hingga jaminan keamanan yang selama ini menjadi pertimbangan utama bagi WNI untuk tinggal atau berkarir di luar negeri. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan jumlah WNI yang bekerja di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.
Sebagian pengamat meyakini, inti pesan yang ingin disampaikan adalah ajakan untuk bergotong royong membangun Indonesia, sehingga negara ini menjadi destinasi terbaik bagi warganya sendiri. Paradigma “kabur” hanya akan relevan jika negara gagal memberikan hak-hak dasar dan kenyamanan kepada rakyatnya.
Perdebatan yang muncul dari pernyataan ini diharapkan memicu refleksi lebih dalam tentang bagaimana negara dapat terus meningkatkan kualitas hidup warganya dan menumbuhkan rasa memiliki yang kuat. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen untuk terus berupaya menciptakan iklim kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
