Debby Wijaya
BEIJING — Pemerintah Tiongkok secara terbuka melayangkan pujian kepada sebuah negara yang baru-baru ini menolak izin mendarat bagi pesawat yang membawa Presiden Taiwan. Insiden ini, yang terjadi pada awal kuartal kedua 2026, menandai peningkatan signifikan dalam kampanye diplomatik Beijing untuk menekan kedaulatan Taiwan dan menegaskan kebijakan "Satu Tiongkok" di kancah internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam sebuah konferensi pers di Beijing, menyatakan apresiasinya terhadap langkah negara tersebut. Wang menekankan bahwa tindakan itu menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip fundamental kedaulatan Tiongkok serta menegaskan penolakan terhadap interaksi resmi antara Taiwan dan negara-negara berdaulat.
Insiden pemblokiran penerbangan ini terjadi saat Presiden Taiwan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke sebuah negara di kawasan Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik informal dengan Taipei. Namun, pada menit terakhir, izin pendaratan dibatalkan tanpa penjelasan publik yang rinci dari negara tuan rumah, yang kemudian memicu spekulasi luas.
Analis hubungan internasional menilai bahwa langkah tersebut merupakan akibat dari tekanan diplomatik intensif dari Beijing. Tiongkok telah lama menggunakan kekuatan ekonominya dan pengaruh politiknya untuk mendesak negara-negara agar membatasi atau menghentikan hubungan dengan Taiwan, yang dianggap Tiongkok sebagai provinsi yang memisahkan diri.
Kebijakan "Satu Tiongkok" merupakan inti dari pandangan geopolitik Beijing, yang menyatakan bahwa hanya ada satu Tiongkok dan Taiwan adalah bagian integral dari wilayahnya. Beijing menentang keras segala upaya yang dianggap mengisyaratkan status kedaulatan Taiwan, termasuk kunjungan resmi pejabat tinggi Taiwan ke negara lain.
Reaksi dari kantor kepresidenan Taiwan cenderung menahan diri, menyatakan kekecewaan atas insiden tersebut tanpa secara langsung menuduh Tiongkok. Seorang juru bicara, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa "kebebasan pergerakan pemimpin demokratis tidak boleh dibatasi oleh tekanan pihak luar."
Peristiwa ini juga menyoroti kompleksitas navigasi diplomatik bagi negara-negara kecil dan berkembang. Mereka seringkali dihadapkan pada dilema untuk memilih antara mempertahankan hubungan dengan kekuatan ekonomi Tiongkok atau mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hubungan dengan Taiwan.
Di Washington, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas laporan tersebut, mendesak semua pihak untuk menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan. Amerika Serikat, meskipun mengakui kebijakan "Satu Tiongkok" Beijing, juga memiliki komitmen untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.
Bukan pertama kalinya Tiongkok menggunakan taktik diplomatik semacam ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah berhasil membujuk beberapa negara untuk menarik pengakuan diplomatik mereka terhadap Taiwan, meninggalkan Taipei dengan segelintir sekutu resmi di dunia.
Kecaman Tiongkok terhadap negara yang berinteraksi dengan Taiwan seringkali diikuti dengan sanksi ekonomi atau pembatalan proyek-proyek investasi, menunjukkan konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh negara-negara yang tidak sejalan dengan posisi Beijing.
Insiden pemblokiran penerbangan ini diperkirakan akan menjadi topik hangat dalam agenda diplomatik regional dan global. Ini juga memberikan sinyal jelas dari Beijing bahwa mereka akan terus memperketat cengkeraman politiknya terhadap Taiwan, terutama menjelang pemilihan umum Taiwan berikutnya.
Para pengamat memprediksi bahwa Tiongkok akan terus menggunakan setiap kesempatan untuk memperkuat posisinya, memanfaatkan setiap kerentanan diplomatik yang ada. Dengan demikian, prospek hubungan lintas-selat kemungkinan besar akan tetap tegang dan penuh tantangan.
