Angela Stefani
NEW YORK — Amerika Serikat (AS) secara mengejutkan mengusulkan sebuah resolusi kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini, menyerukan langkah-langkah konkret untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia. Usulan ini sontak memicu reaksi keras dan kemarahan besar dari Republik Islam Iran, yang mengecamnya sebagai upaya intervensi dan ancaman terhadap kedaulatan nasionalnya, memperparah ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada pertengahan tahun 2026.
Pemerintahan Washington berargumen bahwa resolusi tersebut penting untuk melindungi kepentingan perdagangan global dan memastikan aliran minyak serta gas yang tidak terhambat melalui selat strategis itu. Mereka menyoroti serangkaian insiden maritim yang disebutnya mengganggu keamanan pelayaran di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, menuntut respons kolektif internasional.
Teheran, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, dengan tegas menolak inisiatif AS. Mereka menilai usulan itu sebagai bentuk provokasi yang tidak berdasar dan upaya AS untuk memiliterisasi perairan regional, mengabaikan peran Iran sebagai penjaga stabilitas di Teluk Persia dan penjamin keamanan rute maritimnya sendiri.
Selat Hormuz telah lama menjadi titik panas geopolitik. Lebih dari sepertiga minyak mentah dunia yang diperdagangkan lewat laut harus melewati selat sempit ini, menjadikannya arteri vital bagi ekonomi global dan sumber ketegangan abadi antara Iran serta kekuatan Barat yang memiliki kepentingan besar di sana.
AS bersikukuh bahwa tindakan mereka sejalan dengan hukum internasional mengenai kebebasan navigasi, yang memungkinkan kapal melintas tanpa hambatan di perairan internasional. Sebaliknya, Iran menegaskan haknya untuk mengatur aktivitas di perairannya sendiri dan menganggap kehadiran militer asing di Teluk sebagai pelanggaran kedaulatan serta provokasi yang tidak dapat diterima.
Duta Besar Iran untuk PBB dalam pernyataannya mengecam resolusi tersebut dengan nada keras. "Ini adalah manuver berbahaya yang hanya akan memperkeruh suasana dan merusak upaya perdamaian di kawasan," ujarnya dengan geram, menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam atas apa yang dianggapnya sebagai agresi diplomatik terselubung.
Analis geopolitik memperingatkan bahwa langkah AS ini berpotensi meningkatkan risiko konfrontasi langsung, mengingat riwayat gesekan militer di Selat Hormuz. Ketidakpastian mengenai masa depan Selat Hormuz dapat memicu volatilitas harga minyak global dan mengganggu rantai pasokan energi krusial.
Reaksi dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya bervariasi. Tiongkok dan Rusia diperkirakan akan menentang atau setidaknya abstain dari resolusi tersebut, mengingat posisi mereka yang sering berseberangan dengan AS dalam isu-isu Timur Tengah dan komitmen mereka terhadap prinsip non-intervensi.
Negara-negara Uni Eropa, meskipun mengakui pentingnya keamanan maritim global, cenderung menyerukan dialog dan deeskalasi. Mereka khawatir resolusi yang terburu-buru dapat menghambat upaya diplomatik yang lebih luas untuk menstabilkan kawasan dan berpotensi memperburuk situasi.
Prospek lolosnya resolusi ini di Dewan Keamanan PBB masih belum jelas. AS harus mengumpulkan dukungan yang cukup dari sembilan suara, namun veto dari Tiongkok atau Rusia sangat mungkin terjadi, menjadikan proses ini semakin rumit dan penuh ketidakpastian diplomatik.
Teheran juga telah mengisyaratkan bahwa mereka akan mempertimbangkan langkah-langkah balasan jika resolusi tersebut terus dipaksakan, tanpa merinci lebih lanjut sifat tindakan tersebut. Hal ini menambah kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi di laut yang bisa berujung pada konflik terbuka.
Berbagai pihak, termasuk Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, telah mendesak semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. Mereka menyerukan pencarian solusi diplomatik yang komprehensif, menghormati kedaulatan semua negara di kawasan, dan menjamin keamanan navigasi secara damai.
