Gabriella
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan, Yusril Ihza Mahendra, hari ini menegaskan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan kebijakan resmi yang melarang pemutaran atau nonton bareng (nobar) film berjudul “Pesta Babi”. Pernyataan ini disampaikan Yusril di Jakarta, menanggapi beredarnya rumor dan misinformasi di tengah masyarakat mengenai adanya pelarangan tersebut.
Klarifikasi dari tokoh hukum senior ini bertujuan meluruskan persepsi publik yang sempat gaduh, terutama di platform media sosial. Isu pelarangan ini muncul seiring dengan kontroversi seputar judul dan tema film yang dianggap sensitif oleh sebagian kalangan masyarakat, memicu perdebatan sengit tentang batas kebebasan berekspresi dan norma sosial.
“Saya perlu pertegas, pemerintah tidak pernah menerbitkan surat keputusan, instruksi, atau regulasi apa pun yang secara spesifik melarang nobar film ‘Pesta Babi’,” ujar Yusril dengan lugas. “Rumor yang beredar itu tidak berdasar. Kebebasan berekspresi, termasuk dalam karya seni, tetap dijamin selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, seperti pornografi, ujaran kebencian, atau penistaan agama.”
Pemerintah, lanjut Yusril, menghormati proses kreatif sineas dan hak publik untuk mengakses informasi serta hiburan. Intervensi negara biasanya dilakukan melalui mekanisme klasifikasi dan pengawasan oleh Lembaga Sensor Film (LSF), bukan dengan pelarangan total tanpa dasar hukum yang kuat.
Film “Pesta Babi” sendiri diketahui telah melalui proses sensor dan klasifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Adanya respons negatif dari sebagian masyarakat, menurut Yusril, merupakan dinamika sosial yang wajar dalam negara demokratis, namun hal itu tidak serta merta menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan pelarangan resmi.
“Tentu, setiap karya seni bisa menimbulkan beragam interpretasi dan reaksi. Tugas pemerintah adalah memastikan kerukunan sosial tetap terjaga, namun bukan dengan cara membatasi hak asasi warga negara tanpa landasan hukum yang kuat,” jelasnya, menekankan pentingnya dialog konstruktif.
Ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar, terutama dari sumber yang tidak jelas keabsahannya. Menyebarkan rumor yang tidak bertanggung jawab hanya akan memperkeruh suasana dan memicu polemik tidak perlu.
Pemerintah selalu berpegang pada prinsip bahwa setiap keputusan publik harus didasari oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila sebuah film telah lulus sensor dan tidak mengandung unsur pidana, maka secara hukum masyarakat memiliki hak untuk menontonnya, baik secara individual maupun bersama-sama.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah cenderung berhati-hati dalam menanggapi tuntutan pelarangan terhadap karya seni, kecuali jika terdapat bukti kuat bahwa karya tersebut secara eksplisit melanggar hukum. Pendekatan ini bertujuan menjaga iklim kreatif tetap hidup seraya memelihara ketertiban umum.
Oleh karena itu, Yusril mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu mengedepankan akal sehat serta fakta. Diskusi terbuka mengenai isi dan pesan sebuah film jauh lebih produktif dibandingkan menyebarkan kabar bohong yang hanya menimbulkan kegaduhan.
Penegasan ini diharapkan dapat mengakhiri spekulasi liar dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara, khususnya dalam berekspresi dan mengakses informasi, tetap terlindungi di tahun 2026 ini.
Ini juga menjadi penegasan atas komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan berekspresi di ranah seni dan budaya, sambil tetap mengedukasi publik mengenai batasan-batasan hukum yang harus dipatuhi. Masyarakat diimbau untuk tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Yusril menggarisbawahi, jika ada pihak yang merasa dirugikan atau menemukan konten ilegal dalam film, jalur hukum adalah mekanisme yang tepat untuk ditempuh, bukan dengan menciptakan narasi pelarangan yang tidak benar.
