Angela Stefani
JAKARTA — Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap program internship dokter di seluruh Indonesia. Desakan ini muncul menyusul kematian empat dokter muda yang sedang menjalani program tersebut dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, memicu kekhawatiran mendalam mengenai kondisi kerja dan beban tugas mereka yang dianggap tidak manusiawi.
Insiden tragis ini telah mengguncang komunitas medis nasional dan menyoroti kembali isu-isu sistemik dalam pendidikan kedokteran pasca-kelulusan. Kematian beruntun ini bukan hanya kehilangan personal bagi keluarga dan rekan sejawat, namun juga sinyal bahaya akan tekanan ekstrem yang dihadapi para calon dokter di garda terdepan pelayanan kesehatan.
Ketua Umum PDUI, Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., (K) FICS, yang menjabat sejak tahun 2022 dan masih aktif di 2026, dalam konferensi pers virtual pada Selasa (2/6/2026) mengungkapkan keprihatinannya. "Kami menerima laporan bahwa empat dokter internship telah meninggal dunia sejak awal tahun ini. Ini adalah tragedi yang tidak bisa kita abaikan. Kami yakin ini adalah puncak gunung es dari masalah fundamental dalam sistem internship kita," ujarnya dengan nada tegas.
PDUI secara spesifik menyoroti jam kerja yang melebihi batas wajar, minimnya dukungan psikologis, serta ketidakjelasan dalam alur supervisi dan penanganan keluhan para dokter internship. Lingkungan kerja yang penuh tekanan, ditambah paparan risiko infeksi yang tinggi, memperparah kondisi fisik dan mental mereka.
Program internship yang semestinya menjadi jembatan antara teori di bangku kuliah dan praktik nyata di lapangan, kini dianggap berpotensi menjadi ajang eksploitasi. Banyak dokter internship yang merasa terjebak dalam dilema antara tuntutan profesi dan hak-hak dasar sebagai pekerja, tanpa perlindungan yang memadai.
Dr. Astrid Prameswari, seorang spesialis paru yang pernah mengikuti program internship, menceritakan pengalamannya. "Saya ingat betapa beratnya dulu. Jam dinas tanpa henti, kurang tidur kronis, dan tanggung jawab yang besar dengan imbalan tidak sepadan. Ini masalah lama yang terus berulang," kenangnya, berharap ada perubahan nyata.
Tuntutan PDUI meliputi peninjauan ulang regulasi tentang jam kerja dokter internship, peningkatan fasilitas pendukung di rumah sakit dan puskesmas yang menjadi wahana pendidikan, serta penyediaan fasilitas konseling kejiwaan yang mudah diakses. Mereka juga mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program.
Selain PDUI, sejumlah organisasi profesi lain dan asosiasi mahasiswa kedokteran turut menyuarakan kekhawatiran serupa. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sebagai payung besar organisasi profesi dokter, juga telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif evaluasi menyeluruh ini.
Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, diharapkan dapat segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas penyebab kematian keempat dokter muda tersebut. Evaluasi ini harus bersifat holistik, mencakup aspek kurikulum, beban kerja, kesejahteraan, hingga sistem pengawasan di setiap wahana internship.
Kematian para dokter muda ini menjadi pengingat pahit bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tidak bisa dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan para profesional medisnya. Investasi pada kesejahteraan dan perlindungan dokter, khususnya di tahap awal karier, adalah investasi krusial bagi masa depan sistem kesehatan nasional.
Dampak psikologis dan demoralisasi yang timbul dari insiden ini dikhawatirkan dapat menurunkan minat generasi muda untuk berkarier di bidang kedokteran, atau bahkan memicu eksodus dokter-dokter terbaik ke negara lain. Oleh karena itu, langkah konkret dan cepat dari pemerintah sangat dinantikan untuk memulihkan kepercayaan dan menjamin keberlanjutan profesi mulia ini.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang masih menjabat pada tahun 2026 ini, sebelumnya telah menekankan pentingnya pemerataan tenaga kesehatan. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa pemerataan harus diiringi dengan jaminan kualitas dan kesejahteraan bagi para praktisi medis.
Evaluasi ini bukan hanya untuk mencegah insiden serupa di masa depan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar dan bekerja yang kondusif bagi dokter muda. Harapannya, tidak ada lagi nyawa yang gugur demi menunaikan amanah mulia dalam melayani kesehatan masyarakat.
Penyelesaian masalah ini memerlukan sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Konsil Kedokteran Indonesia, serta berbagai organisasi profesi. Revisi kebijakan dan implementasi pengawasan yang ketat adalah kunci untuk memastikan program internship yang adil dan aman.
