Chandra Wijayanto
BERLIN — Kandidat utama Partai Uni Demokratik Kristen (CDU), Kai Evers, secara mengejutkan menyatakan niatnya untuk membatalkan hasil referendum populer terkait pembangunan properti di atau sekitar Tempelhofer Feld. Pernyataan ini muncul pasca Pemilihan Berlin 2026, memicu perdebatan sengit tentang partisipasi publik dan masa depan ruang hijau ikonik ibu kota Jerman.
Evers, yang posisi partainya kini menguat di Parlemen Negara Bagian Berlin, menegaskan bahwa hasil referendum tahun 2014 tidak lagi relevan dengan krisis perumahan yang melanda Berlin pada 2026. Menurutnya, kebutuhan mendesak akan tempat tinggal baru harus diutamakan di atas keinginan publik yang disuarakan lebih dari satu dekade lalu.
Referendum tahun 2014 secara jelas menolak rencana pembangunan di Tempelhofer Feld, sebuah bekas bandara yang kini berfungsi sebagai taman kota terbesar dan area rekreasi vital bagi warga Berlin. Hasil tersebut mengamanatkan pelestarian Tempelhofer Feld sebagai ruang terbuka hijau tanpa pembangunan komersial atau residensial.
Posisi Evers ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi langsung yang menjadi pijakan referendum. Kritikus menyebut langkah ini sebagai manuver politik berani yang berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan demokratis. Mereka berpendapat bahwa mengabaikan suara rakyat adalah preseden berbahaya.
Kelompok aktivis lingkungan dan organisasi warga yang selama ini memperjuangkan pelestarian Tempelhofer Feld segera menyatakan penolakan keras. Mereka berencana melancarkan kampanye besar-besaran untuk menentang rencana CDU dan menjaga integritas area hijau tersebut dari pembangunan.
Sejumlah pihak lain, termasuk pengembang properti dan sektor konstruksi, menyambut baik wacana Evers. Mereka melihat Tempelhofer Feld sebagai lokasi strategis untuk mengatasi kelangkaan perumahan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Dukungan ini tentu memperkeruh polarisasi opini publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Berlin memang bergulat dengan permasalahan pasokan perumahan yang tidak memadai, mendorong harga sewa melonjak dan menyulitkan banyak warga untuk menemukan tempat tinggal layak. Situasi ini kerap menjadi topik panas dalam setiap Pemilihan Berlin.
Debat mengenai Tempelhofer Feld tidak hanya berputar pada pembangunan fisik, melainkan juga pada identitas kota dan bagaimana Berlin menyeimbangkan pertumbuhan urban dengan pelestarian lingkungan. Keputusan akhir mengenai kawasan ini akan menjadi tolok ukur penting bagi pemerintahan baru.
Kandidat dari partai lain belum memberikan pernyataan resmi mengenai posisi mereka terhadap usulan Evers. Namun, dapat dipastikan bahwa isu ini akan menjadi salah satu batu sandungan utama dalam pembentukan koalisi pemerintahan pasca Pemilihan Berlin 2026, mengingat sensitivitas politiknya.
Partai Hijau dan Die Linke, yang secara tradisional mendukung pelestarian lingkungan dan hak-hak warga, diperkirakan akan menjadi garda terdepan dalam menentang rencana Evers. Kebijakan pemerintah kota Berlin belakangan memang sering menjadi sorotan terkait efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan warganya.
Pengamat politik memperkirakan bahwa jika CDU benar-benar melanjutkan rencana ini, mereka akan menghadapi perlawanan hukum yang signifikan dari berbagai kelompok masyarakat. Pertarungan di meja hijau bisa jadi tak terhindarkan, menambah kompleksitas di kancah politik lokal Jerman.
