Dodi Irawan
WASHINGTON — Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran selama era kepresidenan Donald Trump, terutama pada periode 2019-2020, kini pada tahun 2026 terlihat jelas telah membongkar titik lemah fundamental dalam strategi kebijakan luar negeri Washington, memicu erosi kredibilitas global Amerika yang berkelanjutan dan memunculkan kekhawatiran akan fragmentasi tatanan dunia. Kebijakan “tekanan maksimum” yang diterapkan kala itu, alih-alih melumpuhkan Teheran, justru memperlihatkan rapuhnya konsensus internal dan kemampuan Washington menggalang dukungan sekutu.
Analisis geopolitik terbaru dari lembaga think tank Global Dynamics Institute (GDI) yang dirilis pekan lalu menggarisbawahi bagaimana penarikan diri sepihak Amerika dari kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2018 menjadi titik balik krusial. Keputusan tersebut tidak hanya mengasingkan sekutu Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, tetapi juga membuka jalan bagi Iran untuk memperkaya uranium melampaui batas yang diizinkan.
“Kebijakan Trump terhadap Iran adalah contoh klasik tentang bagaimana unilateralisme dapat menghancurkan pengaruh jangka panjang sebuah negara,” ujar Dr. Elias Vance, kepala riset GDI, dalam laporan tersebut. Ia menambahkan, “Alih-alih mengurangi ancaman, hal itu justru menginspirasi Iran untuk bermanuver lebih agresif di kawasan, sembari merusak arsitektur non-proliferasi global.”
Titik lemah Amerika terlihat jelas ketika serangan terhadap fasilitas minyak Arab Saudi pada September 2019, yang diduga kuat didalangi Iran, hanya mendapat respons yang terkesan ragu-ragu dari Washington. Insiden ini, menurut banyak pengamat, mengirim sinyal bahwa retorika keras tidak selalu diikuti oleh tindakan tegas yang terkoordinasi, mengikis kepercayaan mitra regional.
Fragmentasi diplomasi global menjadi konsekuensi tak terhindarkan. Dengan minimnya platform dialog multilateral yang efektif, dunia menjadi saksi atas meningkatnya ketidakstabilan di Teluk Persia. Keengganan pemerintahan Trump untuk terlibat dalam upaya mediasi yang konstruktif semakin memperparah situasi, membuat Amerika terkesan terisolasi dari proses penyelesaian konflik yang komprehensif.
Secara ekonomi, meskipun sanksi Amerika awalnya menekan ekonomi Iran, dampak jangka panjangnya terhadap dominasi dolar sebagai mata uang global dan efektivitas sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri mulai dipertanyakan. Negara-negara lain, termasuk Tiongkok dan Rusia, semakin aktif mencari mekanisme perdagangan yang tidak bergantung pada sistem keuangan Amerika.
Dalam konteks domestik, retorika anti-Iran yang kerap mengarah pada provokasi berulang, gagal menciptakan dukungan publik yang solid untuk intervensi militer skala penuh. Sebaliknya, hal itu memicu perdebatan sengit tentang prioritas kebijakan luar negeri dan beban yang ditanggung oleh pembayar pajak Amerika.
Penyingkiran Mayor Jenderal Qassem Soleimani pada Januari 2020, meskipun disambut oleh sebagian pihak sebagai tindakan tegas, juga memicu serangkaian serangan balasan dan ancaman yang meningkatkan risiko perang terbuka. Momen ini secara paradoks justru memperlihatkan keterbatasan kekuatan militer Amerika dalam mengontrol eskalasi setelah tindakan sepihak.
Di tahun 2026, warisan kebijakan Trump terhadap Iran masih membayangi upaya pemerintah saat ini untuk memulihkan aliansi dan menata ulang strategi di Timur Tengah. Tantangan untuk membawa Iran kembali ke meja perundingan dengan syarat yang mengikat dan memulihkan kepercayaan sekutu tetap menjadi hambatan besar, seiring dengan menguatnya blok non-Barat.
Kini, dunia mengamati bagaimana Amerika Serikat akan menavigasi tatanan geopolitik yang semakin kompleks, di mana insiden-insiden seperti “perang Iran” masa lalu terus menjadi studi kasus tentang kerapuhan dominasi kekuatan besar jika tidak didukung oleh konsensus, strategi matang, dan diplomasi yang cerdas. Amerika tengah berjuang keras merestorasi posisinya di panggung global yang berubah cepat.
