Dorry Archiles
NGANJUK — Kelangkaan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg) subsidi di sejumlah wilayah Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, mencapai tingkat yang mengkhawatirkan sejak awal Mei 2026. Situasi ini memuncak menjelang Hari Raya Idul Adha, menyebabkan keresahan mendalam di kalangan masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan energi murah tersebut.
Warga harus menghadapi antrean panjang di pangkalan resmi, bahkan banyak yang pulang dengan tangan hampa karena stok kosong. Dampak paling terasa adalah sulitnya memenuhi kebutuhan dasar memasak sehari-hari, serta ancaman terhadap keberlangsungan usaha kuliner skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Siti Aminah (45), seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Mangundikaran, Nganjuk, mengungkapkan keputusasaannya. "Sudah tiga hari ini saya keliling mencari gas melon, tidak ada di mana-mana. Kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi sampai Rp25.000, padahal harga eceran tertinggi (HET) Rp16.000. Bagaimana kami bisa memasak untuk keluarga jika begini terus?" tuturnya dengan nada cemas.
Pedagang gorengan, Budi Santoso (50), juga merasakan imbasnya. Ia terpaksa mengurangi produksi dagangannya. "Modal sudah cekak, sekarang gas juga susah. Untung tipis, bahkan kadang rugi karena harus membeli gas di pengecer yang harganya tidak wajar. Pemerintah harus segera turun tangan," ujarnya.
Dugaan awal mengarah pada beberapa faktor penyebab kelangkaan ini, antara lain penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab, pola distribusi yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, serta peningkatan permintaan yang tidak diimbangi suplai, terutama menjelang hari raya besar.
Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Nganjuk, Bagus Wijaya, menegaskan pihaknya telah menerima banyak laporan dan sedang melakukan investigasi. "Kami tidak tinggal diam. Tim sudah kami turunkan untuk melakukan sidak ke pangkalan dan agen-agen LPG di Nganjuk guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada praktik penimbunan," jelas Bagus.
Disperindag Nganjuk juga telah berkoordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara untuk mengevaluasi dan memastikan penambahan pasokan. Bagus menambahkan bahwa dalam waktu dekat diharapkan ada penambahan alokasi khusus untuk Kecamatan Nganjuk.
Pihak Pertamina melalui Unit Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Arya Paramita, menyatakan bahwa alokasi LPG 3 Kg untuk Nganjuk secara keseluruhan sejatinya mencukupi. "Kami terus memantau distribusi dan memastikan pasokan aman. Namun, kami akui ada tantangan dalam pengawasan di lapangan, terutama terkait penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak," kata Arya.
Arya juga mengingatkan masyarakat agar membeli LPG subsidi di pangkalan resmi Pertamina dengan harga sesuai HET untuk menghindari spekulasi harga. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama dari semua pihak untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG bersubsidi.
Kelangkaan LPG 3 Kg bukan hanya sekadar masalah ketersediaan bahan bakar, melainkan cerminan dari tantangan dalam sistem subsidi dan distribusi energi nasional. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran agar LPG subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak dan tidak menjadi komoditas spekulasi.
Masyarakat Nganjuk menanti langkah konkret dan cepat dari pemerintah daerah serta Pertamina agar krisis dapur ini segera berakhir. Keberlanjutan pasokan LPG 3 Kg yang terjangkau adalah jaminan dasar bagi ketahanan pangan rumah tangga dan kelangsungan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Nganjuk.
