Demian Sahputra
JAKARTA — Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengajukan usulan penganugerahan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Penghargaan prestisius ini diajukan sebagai bentuk apresiasi mendalam terhadap kontribusi institusi Kepolisian dalam menjamin stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan transisi pemerintahan, khususnya saat dinamika politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Usulan penganugerahan Bintang Mahaputera Adipradana, yang merupakan tanda kehormatan sipil tertinggi kedua setelah Bintang Republik Indonesia, didasarkan pada evaluasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit. Institusi tersebut dinilai mampu meredam potensi polarisasi serta menjaga netralitas Korps Bhayangkara di tengah gejolak tahun politik yang sangat sensitif.
Bintang Mahaputera diberikan kepada individu yang dianggap memiliki jasa luar biasa terhadap negara dan bangsa dalam bidang tertentu, diakui secara luas, dan memenuhi kriteria ketat Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (DGTK).
Justifikasi utama yang ditekankan oleh tim transisi Prabowo adalah keberhasilan Polri mengamankan seluruh tahapan Pilpres 2024 dan menjaga ketertiban umum pasca-pemilu tanpa terjadi insiden keamanan yang signifikan atau kerusuhan masif, sebuah pencapaian krusial bagi legitimasi hasil demokrasi.
Seorang Juru Bicara Tim Transisi, Dr. Hasto Parman, menjelaskan bahwa rekomendasi ini adalah sinyal politik yang sangat kuat dari kepemimpinan baru. "Ini bukan sekadar penghormatan personal kepada Kapolri, melainkan pengakuan kolektif atas dedikasi dan profesionalisme Kepolisian yang bekerja menjaga ketertiban umum, mulai dari pengamanan logistik Pemilu hingga penetapan hasil," ujar Hasto saat ditemui di kawasan Istana Negara.
Dr. Hasto menambahkan, stabilitas keamanan nasional yang terjamin merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi program pembangunan ekonomi yang diusung oleh pemerintahan mendatang. Polri memainkan peran vital dalam ekosistem ini.
Langkah strategis Prabowo ini juga dilihat sebagai upaya konsolidasi dan memperkuat sinergi antara kepemimpinan sipil dan struktur keamanan negara menjelang masa jabatannya. Sinergi yang solid dianggap esensial untuk menghadapi tantangan domestik dan global.
Dalam konteks historis, sejumlah Kapolri sebelumnya juga pernah menerima tanda kehormatan serupa. Namun, waktu penganugerahan kali ini, yang bertepatan dengan momen transisi kekuasaan, memberikan bobot politik tersendiri, menggarisbawahi pentingnya peran Listyo Sigit dalam menjaga iklim damai.
Proses administrasi untuk Bintang Mahaputera Adipradana harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk jasa yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa serta diakui oleh publik.
Reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap usulan ini cenderung mendukung. Anggota Komisi III DPR RI, Bapak Ahmad Taufik, menyatakan dukungan penuh, menekankan bahwa kinerja Polri tidak hanya terbatas pada Pemilu, tetapi juga dalam penanganan kejahatan transnasional, pemberantasan narkoba, dan pencegahan radikalisme.
Pengajuan Bintang Mahaputera ini mengirimkan pesan jelas bahwa stabilitas internal dan peran aktif institusi penegak hukum dihargai tinggi oleh kepemimpinan negara. Penghargaan ini diharapkan dapat memacu peningkatan profesionalisme Korps Bhayangkara.
Keputusan final mengenai penganugerahan ini kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Secara tradisi, Presiden akan memproses usulan tanda kehormatan ini sebelum masa jabatannya berakhir, menjadikannya penanda penting dalam sejarah hubungan sipil-polisi di Indonesia.
