Dodi Irawan
JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kapal-kapal milik PT Pertamina (Persero) masih menghadapi kesulitan signifikan untuk melintasi Selat Hormuz, bahkan setelah adanya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat pada awal tahun 2026. Pernyataan ini menyoroti ketidakpastian keamanan maritim di salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia.
Bahlil menyampaikan kekhawatirannya dalam sebuah diskusi panel energi di Jakarta, Rabu (12/3/2026), menegaskan bahwa jaminan keamanan navigasi tetap menjadi pertanyaan besar bagi Indonesia. Situasi ini berdampak langsung pada rantai pasok energi nasional, terutama impor minyak mentah.
Menurut Bahlil, gencatan senjata yang disepakati kedua negara adidaya tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan di lapangan. "Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa risiko geopolitik masih sangat tinggi. Kapal-kapal Pertamina belum bisa berlayar dengan tenang melalui Selat Hormuz," ujarnya lugas.
Selat Hormuz merupakan choke point strategis yang menghubungkan Teluk Persia, produsen minyak utama dunia, dengan Laut Arab dan pasar global. Sekitar 20% pasokan minyak dunia melintas melalui selat ini setiap hari, menjadikannya sangat rentan terhadap eskalasi konflik.
Gencatan senjata antara Teheran dan Washington yang diinisiasi oleh PBB beberapa bulan lalu diharapkan membawa stabilitas. Namun, insiden-insiden kecil dan manuver militer yang sporadis di wilayah tersebut terus memicu kekhawatiran pelaku industri pelayaran.
Pertamina, sebagai perusahaan energi nasional, sangat bergantung pada kelancaran rute ini untuk mengamankan pasokan minyak mentah. Hambatan navigasi ini tidak hanya berpotensi menunda pengiriman, tetapi juga meningkatkan biaya asuransi dan operasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga energi di dalam negeri.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi terus memantau dinamika di Selat Hormuz. Berbagai opsi logistik alternatif tengah dievaluasi untuk memitigasi risiko, meskipun sebagian besar rute alternatif memerlukan biaya dan waktu tempuh yang lebih tinggi.
"Kami tidak bisa bertaruh dengan keamanan pasokan energi nasional. Prioritas utama kami adalah menjamin agar kebutuhan energi rakyat terpenuhi tanpa hambatan," tegas Bahlil, menekankan pentingnya stabilitas regional.
Para analis geopolitik internasional menilai bahwa gencatan senjata parsial seringkali tidak cukup untuk membangun kembali kepercayaan penuh di wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik. Ketidakjelasan tentang implementasi penuh kesepakatan dan adanya kelompok-kelompok non-negara yang beroperasi di sekitar selat menambah kompleksitas situasi.
Indonesia, sebagai negara importir minyak, merasakan langsung dampak dari ketidakstabilan di Selat Hormuz. Upaya diversifikasi sumber energi dan percepatan transisi energi menjadi semakin mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada rute pelayaran berisiko tinggi ini.
Kondisi ini juga memicu diskusi lebih lanjut tentang penguatan kapasitas maritim nasional dan peran diplomasi ekonomi Indonesia dalam memastikan kelancaran arus perdagangan global, khususnya di sektor energi. Tantangan ini menuntut respons adaptif dan strategis dari pemerintah dan BUMN terkait.
Di tengah ketidakpastian ini, Pertamina terus berkoordinasi dengan otoritas pelayaran internasional dan mitra global untuk mendapatkan informasi terbaru dan memastikan keselamatan armadanya. Namun, selama ancaman keamanan masih membayangi, Selat Hormuz akan tetap menjadi jalur yang penuh kehati-hatian bagi kapal-kapal tanker Indonesia.
