Chris Robert
BANDA ACEH — Politikus senior Aceh, Muzakkir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara tegas mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, agar memprioritaskan pengerukan muara sungai di berbagai wilayah pesisir Aceh. Desakan ini muncul seiring keluhan mendalam dari komunitas nelayan setempat yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat.
Kondisi muara sungai yang dangkal akibat sedimentasi parah telah menjadi permasalahan kronis di Aceh. Situasi ini secara signifikan menghambat aktivitas melaut para nelayan, yang merupakan tulang punggung ekonomi pesisir di provinsi tersebut.
"Kita macam anak tiri. Potensi kelautan Aceh itu sangat besar, tetapi perhatian terhadap infrastruktur dasar bagi nelayan masih minim," ujar Mualem dalam sebuah pernyataan di Banda Aceh pada pertengahan Februari 2026.
Menurut Mualem, pendangkalan muara sungai tidak hanya mempersulit akses kapal nelayan untuk keluar masuk pelabuhan atau tempat pendaratan ikan. Lebih jauh, kondisi ini juga membahayakan keselamatan pelayaran, terutama saat gelombang tinggi atau cuaca ekstrem.
Ribuan nelayan di Aceh menghadapi kerugian besar setiap hari karena terhambatnya operasional. Mereka terpaksa membatalkan keberangkatan melaut atau menempuh jalur yang lebih jauh dan berisiko, yang pada akhirnya mengurangi hasil tangkapan dan pendapatan keluarga.
Desakan Mualem kepada Menteri Trenggono bukanlah tanpa alasan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki wewenang dan sumber daya untuk mengimplementasikan program pengerukan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh sendiri, di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur, telah berupaya mengatasi masalah ini dengan sumber daya terbatas. Namun, skala permasalahan yang masif memerlukan intervensi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Saya meminta Pak Menteri Trenggono untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan segera mengambil tindakan konkret. Jangan biarkan nelayan Aceh terus menderita karena masalah klasik ini," tambah Mualem, menyiratkan urgensi permasalahan.
Isu sedimentasi muara sungai sebenarnya telah menjadi perhatian sejak lama. Berbagai usulan dan permohonan telah diajukan kepada pemerintah pusat, namun solusi permanen belum juga terealisasi secara merata.
Program pengerukan yang efektif tidak hanya membutuhkan alat berat, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang melibatkan analisis hidrologi dan sedimentologi untuk mencegah pendangkalan berulang.
Dampak ekonomi dari permasalahan ini sangat signifikan. Aktivitas perikanan yang terhambat berimbas langsung pada rantai pasok dan harga ikan di pasar lokal, bahkan mempengaruhi stabilitas ekonomi di tingkat daerah.
Selain itu, ekosistem muara sungai yang dangkal dan keruh juga dapat merusak habitat alami biota laut, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di masa depan.
Komunitas nelayan dan organisasi masyarakat sipil di Aceh telah berulang kali menyuarakan keluhan serupa. Mereka berharap desakan dari figur publik seperti Mualem dapat mempercepat respons pemerintah.
"Kami hanya ingin bisa melaut dengan tenang dan aman. Jika muara kami bersih, rezeki kami juga lancar," tutur seorang nelayan dari Aceh Besar, mewakili harapan banyak rekannya.
Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini. Kolaborasi yang erat diperlukan untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara efisien.
Situasi ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah di tahun 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan perhatian terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk para nelayan di ujung barat Indonesia.
