Chandra Wijayanto
WASHINGTON — Pemerintah federal Amerika Serikat secara resmi menghentikan pungutan Bea Masuk Karbon Impor (BMKI) mulai Senin, 2 Februari 2026, menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) AS yang memblokir kebijakan tersebut. Keputusan historis ini, yang diumumkan pada akhir pekan lalu, mengakhiri implementasi tarif kontroversial yang telah berlangsung selama setahun, sekaligus memicu gelombang ketidakpastian di pasar global serta perdebatan konstitusional tentang batas kekuasaan eksekutif.
BMKI, yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2025, dirancang untuk mengenakan biaya tambahan atas produk-produk impor dari negara-negara yang dinilai memiliki standar emisi karbon lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat. Tujuannya adalah mendorong mitigasi perubahan iklim global dan melindungi industri domestik dari praktik yang disebut sebagai “kebocoran karbon”.
Kebijakan ini merupakan pilar utama agenda lingkungan pemerintahan federal, yang diyakini dapat menekan emisi global dan menyeimbangkan persaingan bagi produsen AS yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Departemen Keuangan AS, yang bertanggung jawab atas implementasi BMKI, memperkirakan tarif ini akan menghasilkan miliaran dolar pendapatan dan mendorong transisi energi.
Namun, BMKI sejak awal telah menghadapi perlawanan sengit dari berbagai pihak, mulai dari asosiasi industri, importir besar, hingga sejumlah negara mitra dagang yang merasa dirugikan. Mereka berpendapat bahwa tarif tersebut adalah bentuk proteksionisme terselubung yang tidak sesuai dengan komitmen perdagangan internasional.
Aliansi Usaha Bersama (AUB), sebuah konsorsium yang mewakili puluhan perusahaan importir dan produsen di AS, mengajukan gugatan hukum pada pertengahan 2025. Mereka berargumen bahwa implementasi BMKI oleh cabang eksekutif melampaui wewenang konstitusional Presiden dalam menetapkan kebijakan fiskal dan perdagangan tanpa persetujuan kongres.
“Putusan Mahkamah Agung menegaskan kembali prinsip fundamental pemisahan kekuasaan di negara kita,” ujar Eleanor Vance, kuasa hukum utama AUB, dalam konferensi pers virtual. “Pengenaan pajak atau bea masuk sebesar ini, yang berimplikasi luas terhadap ekonomi dan hubungan internasional, semestinya berasal dari mandat legislatif yang jelas, bukan sekadar perintah eksekutif.”
Dalam amar putusannya, mayoritas hakim MA, dengan perbandingan 6 berbanding 3, menyatakan bahwa pemerintah federal memang tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam undang-undang yang ada untuk memberlakukan Bea Masuk Karbon Impor. Hakim Ketua Clara Thompson, dalam opini mayoritas, menulis bahwa “meskipun tujuan untuk mengatasi perubahan iklim adalah mulia, cabang eksekutif tidak dapat menciptakan kekuasaan legislatif dari udara tipis.”
Thompson melanjutkan, “Kewenangan untuk mengatur perdagangan dan memungut pajak terletak pada Kongres, dan dalam kasus ini, Kongres belum memberikan otorisasi eksplisit yang diperlukan untuk BMKI.” Putusan ini secara efektif membatalkan seluruh kerangka kerja BMKI, menuntut penghentian segera pungutan yang telah berlangsung.
Implikasi dari keputusan ini sangat besar. Ribuan bisnis yang telah membayar tarif tersebut kini mempertanyakan status pembayaran mereka. Pemerintah federal pun menghadapi tantangan untuk mengelola dampak finansial dan diplomatik dari pembatalan kebijakan yang merupakan bagian integral dari strategi iklimnya.
Analis ekonomi dari Zenith Institute, Dr. Marcus Thorne, menyatakan bahwa keputusan ini “akan membawa kelegaan bagi banyak importir dan konsumen yang menanggung beban biaya tambahan ini, namun juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan AS untuk memimpin upaya iklim global melalui kebijakan unilateral.”
Senator Marjorie Green (D-California), salah satu arsitek legislatif di balik inisiatif iklim serupa, menyuarakan kekecewaannya. “Ini adalah kemunduran yang signifikan bagi perjuangan kita melawan krisis iklim. Kami akan segera bekerja sama dengan rekan-rekan di Kongres untuk merancang undang-undang yang memberikan dasar hukum yang tak terbantahkan untuk kebijakan yang diperlukan ini.”
Sebaliknya, perwakilan dari Partai Republik menyambut baik putusan tersebut, menyebutnya sebagai kemenangan bagi konstitusi dan kontrol kongres. Anggota Kongres David Chen (R-Texas) menyatakan, “Ini adalah pengingat penting bahwa tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang berada di atas hukum. Kebijakan perdagangan dan fiskal harus melalui proses legislatif yang tepat.”
Ke depannya, pemerintahan federal kemungkinan besar akan mencari jalur legislatif untuk mengimplementasikan kembali Bea Masuk Karbon atau kebijakan serupa. Namun, dengan polarisasi politik yang kuat di Kongres, prospek untuk meloloskan undang-undang komprehensif semacam itu dalam waktu dekat masih menjadi tanda tanya besar.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan di seluruh negeri bersiap menyesuaikan strategi rantai pasok mereka. Harga produk impor tertentu diperkirakan akan mengalami penurunan, namun para ahli juga mengingatkan potensi ketidakstabilan di pasar akibat perubahan kebijakan yang mendadak ini.
Keputusan Mahkamah Agung AS ini tidak hanya mengakhiri era Bea Masuk Karbon Impor tetapi juga menetapkan preseden penting mengenai batas kekuasaan eksekutif dalam membentuk kebijakan ekonomi dan lingkungan tanpa persetujuan legislatif yang eksplisit. Washington kini harus merangkai ulang strategi iklim dan perdagangannya, di tengah pengawasan ketat dari publik dan pasar internasional.
