Angela Stefani
JAKARTA — Pemerintah Indonesia, melalui PT Danantara Investama, telah mengakuisisi sebagian saham strategis pada beberapa aplikator layanan transportasi daring roda dua atau ojol nasional. Konfirmasi mengenai langkah penting ini disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Jakarta pada Rabu (12/11/2026), menegaskan komitmen negara dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital domestik dan menjaga kedaulatan data di sektor strategis ini.
Dasco menjelaskan bahwa akuisisi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan sehat industri transportasi daring, yang telah menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan mitra pengemudi dan UMKM. Investasi ini, lanjutnya, diharapkan memberikan dampak positif terhadap stabilitas layanan serta inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
PT Danantara Investama, sebagai lembaga pengelola investasi milik negara, ditunjuk sebagai pelaksana transaksi ini. Dasco tidak merinci nama spesifik aplikator yang sahamnya diakuisisi maupun besaran persentase kepemilikan. Namun, ia menekankan bahwa kepemilikan saham tersebut bertujuan strategis, bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, melainkan untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Langkah ini datang di tengah dinamika pasar transportasi daring yang kian kompetitif dan terus berkembang pesat di tahun 2026. Dominasi beberapa pemain besar serta isu-isu terkait kesejahteraan mitra pengemudi dan tarif layanan seringkali menjadi sorotan publik. Akuisisi saham oleh pemerintah ini dipandang sebagai upaya intervensi positif untuk menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan berkelanjutan.
Keputusan pemerintah untuk menjadi salah satu pemegang saham aplikator ojol diproyeksikan akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola dan arah pengembangan industri. Para pengamat ekonomi digital meyakini bahwa kehadiran negara sebagai pemilik saham strategis dapat mendorong aplikator untuk lebih berpihak pada kepentingan nasional, termasuk dalam hal penggunaan teknologi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Investasi ini selaras dengan visi Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya, yang konsisten menekankan pentingnya hilirisasi digital dan penguatan kedaulatan ekonomi melalui teknologi. Presiden telah berulang kali menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki kontrol strategis atas sektor-sektor ekonomi yang vital, termasuk platform digital yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Aspek kedaulatan data menjadi poin krusial di balik langkah akuisisi ini. Dengan kepemilikan saham, pemerintah memiliki posisi lebih kuat dalam memastikan data pengguna dan data operasional aplikator dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan, sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia sejak beberapa tahun lalu.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Ekonomi Digital (PSED), Dr. Kartika Dewi, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, "Ini adalah langkah berani yang menunjukkan pemerintah serius dalam menjaga aset-aset digitalnya. Dengan posisi sebagai pemegang saham, pemerintah dapat lebih mudah mengarahkan kebijakan internal perusahaan agar sejalan dengan kepentingan nasional, tanpa harus melakukan intervensi berlebihan."
Kendati demikian, Kartika juga mengingatkan pentingnya batasan peran pemerintah agar tidak mengganggu inovasi dan efisiensi operasional. "Keseimbangan antara kepentingan publik dan dinamika pasar harus tetap terjaga," tambahnya. Akuisisi ini diharapkan tidak justru mematikan kreativitas dan persaingan sehat di antara para pemain industri.
Langkah serupa bukan kali pertama dilakukan oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, negara juga telah memperkuat kepemilikan sahamnya pada berbagai perusahaan strategis melalui lembaga investasi seperti PT Danareksa dan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, sebagai upaya diversifikasi portofolio investasi dan penguatan ekonomi jangka panjang.
Ke depan, diharapkan bahwa akuisisi saham ini dapat menjadi katalisator bagi pengembangan lebih lanjut ekosistem transportasi daring yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah kemungkinan akan mendorong integrasi layanan yang lebih baik, peningkatan kualitas keselamatan bagi pengguna dan mitra, serta percepatan adopsi teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dalam armada ojol.
Dampak ekonomi dari kebijakan ini diprediksi meluas. Dengan adanya dukungan dan arahan dari pemerintah, aplikator ojol diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, terutama bagi masyarakat di daerah pelosok, serta berkontribusi lebih besar pada produk domestik bruto (PDB) melalui peningkatan transaksi dan efisiensi logistik.
Secara regulasi, langkah ini juga memberi sinyal bahwa pemerintah akan lebih proaktif dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengorbankan perlindungan konsumen dan pekerja. Ini bisa berarti percepatan revisi undang-undang terkait ekonomi digital atau pembentukan regulasi turunan yang lebih spesifik.
Investasi strategis pemerintah melalui Danantara Investama pada aplikator ojol nasional ini menandai era baru partisipasi negara dalam industri teknologi yang berkembang pesat. Ini merupakan manifestasi konkret dari upaya pemerintah untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pemain kunci dalam membentuk masa depan ekonomi digital Indonesia yang berdaulat dan berdaya saing global.
