Angel Doris
JAKARTA — Mega proyek pengadaan ribuan unit motor listrik oleh MBG untuk mendukung operasionalnya di seluruh Indonesia kini menghadapi sorotan tajam. Proses pembelian kendaraan ramah lingkungan yang diperkirakan bernilai triliunan rupiah ini dituding minim transparansi, memicu kekhawatiran publik dan desakan untuk akuntabilitas.
MBG, sebuah entitas yang bergerak di sektor pelayanan publik, pada awal tahun 2026 mengumumkan inisiatif besar untuk memodernisasi armadanya. Mereka berencana mengganti sebagian besar kendaraan konvensional dengan motor listrik. Langkah ini diklaim sebagai komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan efisiensi biaya operasional jangka panjang.
Namun, niat baik MBG tersebut mulai diragukan setelah beberapa pihak menyoroti ketertutupan proses pengadaan. Informasi mengenai mekanisme tender, daftar vendor yang terlibat, serta harga satuan setiap unit motor listrik tidak dipublikasikan secara memadai kepada publik, menimbulkan spekulasi.
Pengamat kebijakan publik, Dr. Indrawan Nugroho, menyatakan bahwa transparansi adalah kunci dalam setiap penggunaan dana, terutama yang melibatkan entitas publik. “Jika proses pengadaan ribuan motor listrik ini tidak transparan, ada risiko besar terjadinya inefisiensi anggaran atau bahkan potensi penyimpangan,” ujarnya dalam diskusi daring baru-baru ini.
Ribuan motor listrik ini direncanakan untuk memperkuat mobilitas staf MBG di berbagai kota, mulai dari kurir hingga petugas lapangan. Dengan jumlah unit yang masif, nilai investasi yang dikeluarkan jelas sangat besar, sehingga setiap detail seharusnya dapat diakses oleh masyarakat.
Komisi V DPR RI, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor terkait, dilaporkan mulai mengumpulkan informasi seputar proyek ini. Beberapa anggotanya menyuarakan keprihatinan serupa dan berencana memanggil jajaran direksi MBG untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Tidak adanya rincian spesifikasi teknis motor yang dibeli, serta perbandingan harga pasar, juga menambah daftar pertanyaan. Publik berharap agar MBG dapat menunjukkan komitmennya terhadap praktik tata kelola yang baik (good governance) dengan membuka data secara terang benderang.
Proyek transisi energi ini sebenarnya merupakan langkah positif bagi MBG dalam mendukung program pemerintah terkait percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Namun, implementasinya harus sejalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Desakan untuk audit forensik terhadap seluruh tahapan pengadaan mulai mengemuka dari berbagai lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. Mereka menekankan pentingnya independensi dalam proses audit agar hasilnya dapat dipercaya oleh semua pihak.
MBG belum memberikan respons resmi yang komprehensif terkait tudingan minimnya transparansi ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan Cognito Daily hingga berita ini diturunkan belum mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pihak manajemen.
Dengan anggaran negara yang terbatas dan tuntutan efisiensi yang tinggi, setiap proyek pengadaan berskala besar seperti ini wajib dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan keterbukaan penuh. Masa depan mega proyek motor listrik MBG akan sangat bergantung pada seberapa jauh mereka bersedia membuka diri kepada publik dan otoritas pengawas.
