Robert Andrison
Paris – Di tengah meningkatnya urgensi krisis iklim global pada tahun 2026, sosiolog terkemuka Hugues Draelants melontarkan pandangan kritis terhadap efektivitas pendidikan iklim. Melalui publikasi terbarunya, “Eduquer pour le climat?” (Mendidik untuk Iklim?), Draelants menyoroti paradoks fundamental: meskipun pendidikan dianggap inti dalam diskursus iklim, ia masih kesulitan menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan di masyarakat.
Dalam wawancara eksklusif dengan harian “Le Monde”, Draelants menjelaskan bahwa sistem sekolah kerap menghindari pembahasan aspek politis dari perubahan iklim. Persoalan politik yang kompleks, konflik kepentingan, serta nuansa sensitif seringkali dikesampingkan dari kurikulum, sehingga melahirkan generasi yang kurang siap menghadapi dimensi krusial dari tantangan lingkungan.
Fenomena ini, menurut Draelants, terjadi karena institusi pendidikan secara tradisional cenderung menghindari topik yang bersifat kontroversial atau berpotensi memicu perdebatan sengit. Padahal, isu perubahan iklim sejatinya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah, model ekonomi, serta dinamika kekuasaan yang membentuk masyarakat modern.
Karya Draelants ini menganalisis jurang lebar antara retorika tentang pentingnya edukasi iklim dengan implementasi nyata di lapangan. Hampir setiap pertemuan puncak iklim, konferensi internasional, atau deklarasi kebijakan selalu menggemakan peran vital pendidikan, namun dampak transformatifnya tetap dipertanyakan.
Sosiolog tersebut berpendapat bahwa pendidikan iklim yang hanya berfokus pada sains murni atau fakta-fakta lingkungan tanpa menyentuh akar masalah politik dan sosial tidak akan cukup. Perlu ada keberanian untuk membahas bagaimana keputusan politik memengaruhi kebijakan energi, alokasi sumber daya, dan regulasi industri yang semuanya berdampak langsung pada iklim.
Lebih lanjut, Draelants menggarisbawahi bahwa guru dan tenaga pendidik seringkali tidak dibekali dengan pelatihan memadai untuk memfasilitasi diskusi tentang topik-topik sensitif ini. Kurangnya dukungan metodologis dan pedagogis membuat mereka enggan atau tidak mampu menggali lebih dalam aspek-aspek politik perubahan iklim di ruang kelas.
Implikasi dari kecenderungan ini sangat besar. Generasi muda mungkin memiliki pemahaman dasar tentang sains iklim, namun mereka mungkin kurang memiliki pemahaman mengenai mekanisme politik dan ekonomi yang perlu diubah untuk mengatasi krisis. Pemahaman parsial ini dapat menghambat partisipasi aktif dalam gerakan perubahan atau advokasi kebijakan yang efektif.
Draelants menyoroti bahwa perubahan perilaku kolektif tidak hanya bergantung pada informasi, melainkan juga pada kemampuan individu untuk menganalisis, berdialog, dan bertindak dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Tanpa pendidikan yang holistik, upaya mengatasi krisis iklim akan terus pincang.
Maka dari itu, relevansi pendidikan iklim pada tahun 2026 tidak hanya terletak pada penyampaian fakta ilmiah, melainkan pada pembangunan kapasitas kritis siswa untuk memahami dan menavigasi kompleksitas politik yang menyertainya. Tantangan ini mengharuskan reorientasi kurikulum dan pelatihan guru yang mendalam.
Studi ini menyerukan agar para pembuat kebijakan pendidikan mempertimbangkan kembali pendekatan mereka. Mengintegrasikan dimensi politik dalam pendidikan iklim bukan berarti indoktrinasi, melainkan pembentukan warga negara yang cerdas dan mampu berpartisipasi dalam perdebatan publik secara konstruktif demi masa depan bumi yang berkelanjutan.
