Chandra Wijayanto
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (13/4/2026) secara tegas membantah adanya komitmen sebesar 1 miliar Dolar AS atau setara sekitar Rp 15 triliun dari Indonesia untuk kontribusi pada Keseimbangan Pembayaran Global (Balance of Payments/BoP). Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di publik, menegaskan posisi fiskal negara yang pruden dan fokus pada kepentingan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers terbatas di Istana Negara, menanggapi laporan beberapa media internasional dan spekulasi di forum ekonomi global yang mengisyaratkan partisipasi finansial Indonesia dalam jumlah signifikan untuk skema stabilitas BoP. Presiden menegaskan bahwa laporan itu tidak memiliki dasar faktual dari pemerintah.
"Saya ingin tegaskan bahwa Republik Indonesia tidak pernah membuat komitmen, apalagi menandatangani perjanjian, untuk menyumbangkan 1 miliar Dolar AS bagi skema Keseimbangan Pembayaran Global mana pun," ujar Prabowo dengan nada lugas. "Prioritas utama kami adalah menjaga stabilitas ekonomi domestik dan memastikan setiap anggaran dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia."
Keseimbangan Pembayaran Global (BoP) merujuk pada pencatatan semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Kontribusi pada skema BoP biasanya berkaitan dengan upaya kolektif negara-negara untuk menstabilkan sistem keuangan global, seringkali melalui lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF).
Prabowo menjelaskan bahwa meskipun Indonesia senantiasa berkomitmen pada kerja sama internasional dan stabilitas ekonomi global, setiap partisipasi finansial harus melalui kajian mendalam, sesuai kemampuan fiskal, dan sejalan dengan kepentingan strategis nasional. Tidak ada keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang.
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, melalui pernyataan terpisah, juga mengonfirmasi posisi yang sama dengan Presiden. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kebijakan fiskal Indonesia saat ini sangat berhati-hati, memprioritaskan belanja untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Anggaran negara disusun dengan sangat cermat, dan setiap potensi komitmen internasional selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan fiskal kita," jelas Sri Mulyani. "Kami belum pernah menerima instruksi atau pembahasan mengenai komitmen finansial sebesar itu untuk BoP."
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menambahkan bahwa cadangan devisa negara dikelola untuk stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung ketahanan ekonomi nasional, bukan untuk komitmen unilateral yang belum disepakati. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan negara.
Pernyataan ini diharapkan dapat meredakan spekulasi di pasar finansial dan komunitas internasional, memberikan kejelasan mengenai posisi Indonesia. Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mengutamakan kedaulatan ekonomi dan menjaga ruang fiskal agar tetap kuat di tengah dinamika ekonomi global tahun 2026.
Penegasan Presiden Prabowo ini menunjukkan sikap proaktif pemerintah dalam mengelola informasi dan membangun kepercayaan publik, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia tetap menjadi mitra global yang konstruktif, namun dengan kebijakan finansial yang mandiri dan berorientasi pada kepentingan strategis bangsa.
