Chris Robert
YERUSALEM — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, figur yang telah mendominasi lanskap politik negara itu selama puluhan tahun, terus menjadi episentrum perdebatan sengit mengenai prospek perdamaian di Timur Tengah. Kebijakan-kebijakannya yang berorientasi keamanan dan pendirian ideologisnya dianggap banyak pihak sebagai penghalang utama terwujudnya solusi konflik Israel-Palestina yang berkelanjutan, menciptakan siklus ketegangan yang sulit terurai hingga tahun 2026 ini.
Sejak kembali menjabat pada akhir tahun 2022, Netanyahu memimpin koalisi pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarah Israel, sebuah formasi yang secara eksplisit menolak pembentukan negara Palestina dan secara agresif mendorong perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Langkah-langkah ini secara langsung mengikis fondasi solusi dua negara yang selama ini menjadi cetak biru komunitas internasional untuk resolusi konflik.
Ekspansi permukiman, yang terus berlanjut tanpa henti di wilayah yang diduduki, telah memecah-mecah konektivitas geografis wilayah Palestina dan mengurangi potensi lahan untuk negara Palestina masa depan. Kebijakan ini, yang konsisten di bawah berbagai periode kepemimpinan Netanyahu, memperkuat persepsi bahwa Israel tidak serius dalam negosiasi perdamaian yang substansial.
Analisis dari berbagai lembaga studi geopolitik internasional menunjukkan bahwa prioritas utama Netanyahu selalu bertumpu pada keamanan Israel, yang seringkali diartikan melalui kontrol militer ketat dan pencegahan unilateral terhadap ancaman. Namun, para kritikus berpendapat pendekatan ini mengabaikan akar penyebab konflik dan hanya memicu resistensi lebih lanjut dari pihak Palestina.
Tekanan politik domestik juga memainkan peran krusial dalam keputusan-keputusan Netanyahu. Untuk mempertahankan kekuasaan dan koalisi yang rapuh, ia seringkali harus mengakomodasi tuntutan keras dari mitra-mitra ultranasionalis dan partai-partai religius. Hal ini membuat kompromi diplomatik menjadi sangat sulit diwujudkan, bahkan ketika ada desakan dari sekutu internasional.
Dampaknya terasa langsung pada aspirasi bangsa Palestina yang semakin frustrasi. Pembekuan proses perdamaian, ditambah dengan kondisi ekonomi yang memburuk dan perluasan permukiman, telah memperdalam rasa ketidakadilan dan keputusasaan di kalangan mereka. Ini menjadi lahan subur bagi eskalasi konflik di masa mendatang.
Upaya normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab yang difasilitasi oleh Abraham Accords, meski dipuji sebagai terobosan diplomatik, belum mampu mengatasi inti konflik Israel-Palestina. Tanpa resolusi terhadap isu Palestina, perdamaian regional yang komprehensif tetap menjadi ilusi belaka.
Amerika Serikat, sebagai sekutu kunci Israel, seringkali berada dalam posisi sulit. Meskipun secara resmi mendukung solusi dua negara, dukungan Washington terhadap pemerintah Israel yang dipimpin Netanyahu terkadang diinterpretasikan sebagai legitimasi terhadap kebijakan yang menghambat perdamaian. Ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan dalam setiap negosiasi.
Banyak pengamat melihat bahwa kepemimpinan Netanyahu ditandai oleh pragmatisme politik yang mendalam, di mana kelangsungan politiknya sendiri dan pertahanan kepentingan nasional Israel (seperti yang ia definisikan) menjadi prioritas utama. Ini seringkali berarti menunda atau menghambat inisiatif perdamaian yang dapat dianggap mengancam basis kekuasaannya atau keamanan Israel jangka pendek.
Maka, pertanyaan "Mengapa Netanyahu tak membiarkan Timur Tengah damai?" mungkin menemukan jawabannya bukan pada penolakan terhadap perdamaian itu sendiri, melainkan pada definisi perdamaian yang berbeda. Bagi Netanyahu, perdamaian mungkin berarti keamanan yang terjamin melalui dominasi Israel, daripada pembagian kekuasaan atau pembentukan negara Palestina yang berdaulat penuh. Tanpa perubahan paradigma mendasar dari semua pihak, tahun 2026 akan terus menyaksikan gejolak serupa di kawasan.
