Chandra Wijayanto
BEIJING — Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan kembali menegang setelah Beijing melontarkan kecaman pedas terhadap Presiden Taiwan, Lai Ching-te, pada Jumat, 12 Maret 2026. Dalam sebuah konferensi pers rutin, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok tanpa ragu menyebut pemimpin pulau demokratis tersebut "seperti tikus" dan menggambarkan kebijakannya sebagai "jalur menuju kehancuran" yang provokatif.
Komentar tajam ini muncul di tengah meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan dan seruan berulang Beijing agar Taipei mengakui prinsip "Satu Tiongkok." Pernyataan tersebut secara gamblang mencerminkan frustrasi Tiongkok terhadap pemerintahan Lai Ching-te yang baru dilantik dan dianggap semakin condong ke arah kemerdekaan.
Juru Bicara itu menambahkan bahwa setiap upaya untuk memisahkan Taiwan dari daratan Tiongkok akan menghadapi konsekuensi berat, menegaskan kembali sikap Beijing yang menganggap Taiwan sebagai provinsi pembangkang yang harus disatukan, bahkan jika perlu dengan kekuatan militer.
Presiden Lai Ching-te, yang memenangkan pemilihan umum pada awal tahun 2024 dan resmi menjabat pada Mei tahun yang sama, secara konsisten menolak klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan. Ia berulang kali menyatakan komitmennya untuk mempertahankan status quo dan memperkuat pertahanan diri Taiwan.
Pernyataan menghina dari Beijing ini bukan kali pertama dilontarkan terhadap pemimpin Taiwan. Namun, penggunaan analogi "tikus" menunjukkan eskalasi retorika yang mengkhawatirkan, berpotensi memperburuk situasi diplomatik yang sudah rapuh.
Taipei, melalui Kementerian Luar Negeri mereka, segera merespons. Mereka mengecam keras pernyataan Beijing sebagai "tidak bertanggung jawab dan sangat tidak pantas," serta menyerukan komunitas internasional untuk mengutuk "intimidasi verbal" yang dilakukan Tiongkok terhadap negara demokratis.
Seorang analis geopolitik regional dari National University of Singapore, Dr. Lee Wei-hsin, mengungkapkan kekhawatirannya. "Retorika semacam ini sangat berbahaya. Ini tidak hanya merusak saluran komunikasi yang ada, tetapi juga dapat memprovokasi reaksi yang tidak diinginkan, meningkatkan risiko salah perhitungan di Selat Taiwan," ujarnya.
Ketegangan di Selat Taiwan telah menjadi titik panas geopolitik yang signifikan, dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap Taiwan dan kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok telah meningkatkan latihan militer berskala besar di dekat perbatasan maritim Taiwan, termasuk simulasi serangan dan blokade, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pesan tegas kepada pemerintahan Lai Ching-te dan pendukung internasionalnya.
Hubungan Tiongkok-Taiwan memang telah lama dipenuhi ketidakpercayaan dan perbedaan mendasar mengenai status politik pulau tersebut. Beijing memandang Taiwan sebagai wilayah yang memisahkan diri sejak berakhirnya perang saudara Tiongkok pada tahun 1949, sementara Taiwan memproklamasikan dirinya sebagai entitas berdaulat dengan pemerintahan demokratis yang terpilih secara sah.
Di tengah retorika panas ini, masyarakat internasional menahan napas, khawatir bahwa insiden verbal semacam itu dapat memicu krisis yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik, dengan dampak yang merembet jauh melampaui perbatasan Tiongkok dan Taiwan.
Diplomasi tenang dan dialog konstruktif menjadi sangat esensial untuk meredakan situasi, namun pernyataan terbaru dari Beijing justru menunjukkan arah yang berlawanan, membuat prospek perdamaian di Selat Taiwan semakin tidak pasti. Pemerintah Taiwan menegaskan akan terus mencari dukungan internasional untuk mempertahankan kedaulatan dan cara hidup demokratisnya.
Penggunaan bahasa yang merendahkan ini dipandang sebagai upaya Beijing untuk mendelegitimasi kepemimpinan Taiwan di mata dunia, sekaligus memperkuat narasi domestik Tiongkok mengenai perlunya persatuan nasional.
Namun, para pengamat berpendapat bahwa taktik ini justru bisa menjadi bumerang, menggalvanisasi dukungan internasional yang lebih besar untuk Taiwan dan memperkuat identitas nasional Taiwan yang berbeda dari Tiongkok daratan. Beijing harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari strategi verbal agresifnya ini.
Komunitas internasional mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dan kembali ke jalur dialog. Namun, dengan pernyataan yang semakin memanas, jalur diplomasi tampaknya semakin tertutup, menempatkan stabilitas regional di ambang ketidakpastian yang mengkhawatirkan.
